Warga Demo Bupati HSS

Sabtu, 30 Mei 2009 | 06:46 WITA

KANDANGAN, SABTU - Sekitar 1.000 warga Negara, Kecamatan Daha Utara, Selatan dan Barat Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berunjuk rasa dengan turun ke jalan, Jumat (29/5). Mereka menolak perkebunan sawit di kecamatan itu, dengan alasan lahan itu masih produktif untuk berkebun palawija.

Massa datang dengan menumpang 11 truk dan empat mikrolet. Mereka memadati Lapangan Lambung Mangkurat, yang berseberangan dengan rumah dinas bupati. Warga berharap bisa menyampaikan langsung  aspirasi itu kepada Bupati HSS, Muhammad Safi'i.

Karena tidak berhasil bertemu dengan bupati, akhirnya massa bergerak ke Simpang Empat depan kantor DPRD dan Kantor Bupati HSS, dengan berjalan kaki, sambil meneriakan yel-yel menolak perkebunan sawit di Negara.

Massa menumpahkan kekesalannya dengan membakar kaos bergambar bupati dan wakilnya, yang sengaja dibentangkan sehingga jelas terlihat gambarnya.

Menurut warga, lahan pertanian sayuran dan buah-buahan yang menjadi andalan perekonomian warga kini dijadikan lahan perkebunan sawit yang hanya menguntungkan segelintir orang. "Karena itu, kami tidak ingin Negara dijual karena lahan pertanian di kecamatan itu  produktif. Selama ini warga memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pertanian itu,"kata warga dalam tuntutannya.

Koordinasi aksi, Abu mengatakan, program kelapa sawit sekitar 60 ribu hektare mencerminkan penguasaan tanah oleh segelintir orang. Untuk proyek itu, pemkab mengeluarkan izin perkebunan sawit dengan luas lahan mencapai 20 ribu hektare di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Daha Utara, Selatan, dan Barat.

Menurutnya, hamper 80 persen warga kecamatan tersebut mengandalkan bertani palawija sebagai mata pencaharian.

Meski berlangsung tertib, banyaknya massa kemarin, membuat Polres HSS mengerahkan 200 anggotanya, untuk keamanan. Kapolres HSS AKBP Suherman Febrianto menyesalkan kepala daerah tak bersedia menemui massa untuk memberikan penjelasan mengenai program sawit tersebut. Namun, menurut informasi, Safi'i sedang di luar kota saat warga berunjuk rasa. Baik bupati maupun wakil bupati, telpon genggamnya tidak bisa dihubungi.

Kebun Sawit CPN Diprotes Warga

Jumat, 29 Mei 2009 | 06:20 WITA

TANJUNG, JUMAT - Konflik masalah lahan antara masyarakat dan perusahaan kembali terjadi di Kabupaten Tabalong. Sejumlah warga Desa Wayau, Tanjung, Kabupaten Tabalong memprotes pembukaan lahan kebun sawit oleh PT Cakung Permata Nusa (CPN) di desa itu.

Menurut warga, Desa Wayau tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) atau lahan yang dikerjakan PT CPN. Dalam  peta wilayah usaha PT CPN hanya menyebutkan Desa Kambitin Raya.

Untuk itu, masyarakat meminta perusahaan mengembalikan lahan yang tidak termasuk dalam HGU tersebut dan menghentikan penebangan sebelum ada keputusan bersama.

"Saat pertemuan dengan perusahaan beberapa waktu lalu, perusahaan menyatakan siap menghentikan penebangan selama penentuan batas desa di wilayah usaha perusahaan," kata Kades Wayau, Saparin Anwar, Kamis (28/5).

Namun, setelah kesepakatan tersebut itu, perusahaan tetap melakukan penebangan hingga memicu emosi masyarakat. "Puncaknya terjadi Rabu, 20 Mei, warga kesal," katanya.

Informasi diperoleh, diduga karena tak mengindahkan kesepakatan itu, ratusan warga lengkap dengan senjata tajam berunjuk rasa ke perusahaan itu. Bupati Tabalong H Rachman Ramsyi didampingi Wakil Bupati H Muchlis  berusaha memfasilitasi pertemuan masyarakat dan perusahaan, Kamis (28/5), di Aula Pemkab Tabalong.

Untuk memperjelas persoalan HGU, hadir Kepala BPN Tabalong H Syarwani, Kadisbun Tabalong HMJ Saleh,  Camat, Kepala Desa setempat dan unsur muspida.

Bupati Tabalong Rachman Ramsyi menyatakan kurang mengetahui jelas wilayah usaha PT CPN, karena yang menerbitkan HGU perusahaan adalah BPN Pusat. "Pada waktu itu (2001) Pemkab Tabalong tidak dilibatkan," katanya.

Mengenai lahan PT CPN bisa masuk ke Desa Wayau, menurut  Rachman, kemungkinan karena melihat situasi tanah yang luas dan tidak ada yang menggarap, akhirnya diplot.

Sebelum dikerjakan, semestinya kata bupati perusahaan menosialisasikannya kepada masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini, menurutnya perlu dibentuk tim kecil terdiri dari dewan, tokoh masyarakat, pemerintah dan perwakilan masyarakat.

Kalsel Jajaki Ekpor Sawit ke Eropa

Rabu, 6 Mei 2009
BANJARMASIN – Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Idonesia (Gapki) Kalsel terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ekspor, salah satunya dengan melakukan sosialisasi tentang rountable on sustainable palm oil (RSPO) yang menjadi salah satu syarat dari pembeli Eropa.

Diungkapkan Ketua Gapki Kalsel Sunardi Taruna, sekarang ini memang ada permintaan dari pembeli kawasan Eropa untuk melengkapi CPO dengan standarisasi yang mereka tetapkan yaitu sertifikasi RSPO, standar ini meliputi delapan prinsip dan 39 kriteria. “Standarisasi ini rencananya akan diterapkan 100 persen pada 2015. Untuk itu perlu kesiapan, karena hingga sekarang secara nasional baru ada satu perusahaan yang sudah melengkapi sertifikasi ini,” ungkap Sunardi Taruna di Hotel Arum Banjarmasin, kemarin.

Menurut dia, persoalan belum banyak perusahaan yang melengkapi sertifikasi karena masalah waktu yang sangat panjang untuk melengkapi berkas-berkas administrasi, yaitu antara satu hingga satu setengah tahun. Selain itu, masalah biaya yang masih sangat mahal sebesar USD 20 hingga USD 40 per hektar perkebunan sawit. “Biaya ini cukup besar dan perlu diperhitungkan kembali. Tapi mau tidak mau semua perusahaan harus memiliki standarisasi ini untuk masuk pasar Eropa. Karena itu kami juga terus melakukan sosialisasi, termasuk mendukung pelatihan sertifikasi RSPO yang dilakukan sekarang oleh Komisi Minyak Kelapa Sawit Indonesia,” tambahnya yang didampingi Haryono, Kepala Dinas Perkebunan Kalsel dan Karim Husein dari Komisi Minyak Kelapa Sawit Indonesia.

Hal senada diungkapkan Karim Husein dari Komisi Minyak Kelapa Sawit Indonesia. Diakuinya, persyaratan RSPO ini memang sangat berat karena memerlukan waktu yang tidak singkat, namun mau tidak mau harus dilakukan karena ini juga untuk membuktikan kalau produk Indonesia berasal dari produk yang ramah lingkungan.

“Secara bertahap nantinya semua perusahaan sawit harus memiliki standarisasi ini, sebab pasar Eropa menguasai 20 persen dari total ekspor Indonesia. Karena dinilai cukup merepotkan untuk ekspor CPO, maka sekarang ini fokus ekspor lebih ke Asia dan Timur Tengah,” tandas Karim Husein.