Warga Desa Tabanio Kembali Datangi Dewan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Puluhan warga Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanahlaut (Tala) saat ini berada di gedung DPRD Tala guna mnyampaikan aspirasi terkait keberadaan investasi perusahaan kelapa sawit.
Investasi perusahaan kelapa sawit di Tabanio memunculkan pendapat pro dan kontra di kalangan warga setempat. Mereka yang saat ini datang ke dewan beberapa pekan lalu pernah datang juga ke dewan yang intinya mengeluhkan investasi perusahan sawit tersebut yang dnilai kurang transparan.
Sebelumnya, pascamereka kedatangn warga ke dewan keesokan harinya giliran wargadari kelompok pro yang datang ke dewan didampingi aparatur desa dan pihak perusahaan.
(idda royani)

Banjarmasinpost.co.id - Senin, 28 Juni 2010

Hentikan Operasional Pabrik Minyak Goreng!

B- Post KOTABARU, KAMIS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru, mendesak pemerintah daerah menghentikan pembangunan pabrik  minyak goreng (Migor) PT Golden Hope Nusantara (GHN) untuk sementara, karena perizinannya masih belum lengkap.   

Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supian Noor, Senin (10/5/2010), mengatakan, sebelum perizinan untuk mendirikan bangunan pabrik itu selesai kegiatan mereka harus dihentikan.

"Kami khawatir, jika proses pembangunanya selesai tanpa memiliki izin, kasihan investor yang telah mengeluarkan biaya cukup besar itu akan menemui masalah yang lebih rumit," katanya.

Menurut dia, ketegasan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap investor di daerah.

Wakil Bupati Kotabaru H Fatizanolo Saiago, menuturkan, orang yang pertama menolak pembangunan pabrik minyak goreng adalah dirinya. "Karena berdekatan dengan permukiman, jika ingin membangun pabrik tolong mencari lokasi yang agak jauh dari permukiman," katanya.

Wabup mengimbau, semua pihak untuk bertindak arif dan tidak sembarangan dalam menerbitkan izin pembangunan pabrik.

PT Golden Hope Nusantara merupakan group perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Minamas yang berencana membangun pabrik minyak goreng dengan nilai investasi Rp 740 miliar.

Kalsel Lanjutkan Revitalisasi Perkebunan

BANJARMASIN - Dinas Perkebunan Kalsel pada tahun 2010 ini tetap melanjutkan program revitalisasi perkebunan untuk pengembangan kelapa sawit dan perkebuna karet.

"Kita berharap tahun 2010 mendapat jatah dari Departeman Pertanian (Deptan) untuk pengembangan kelapa sawit dan karet di Kalsel dalam rangka melanjutkan revitalisasi perkebunan di daerah ini," kata Kepala Dinas perkebunan Kalsel, Ir Haryono, Selasa, kemarin.

Seperti diketahui, untuk revitalisasi perkebunan, Kalsel mendapat jatah pengembangan kelapa sawit seluas 95 ribu hektar dan perkebunan karet seluas 17.500 hektar yang tersebar disejumlah kabupaten di daerah ini.

Menurut Haryono, sampai tahun 2009 dari jatah revitalisasi perkebunan kelapa sawit tersebut, baru terealisasi seluas 12.000 hektar, artinya peluang untuk pengembangan kelapa sawit di Kalsel masih terbuka luas.

Sedang untuk pengembangan perkebunan karet, kata Haryono, dari jatah yang ditetapkan seluas 17.500 hektar hingga tahun 2010 tersebut, ternyata baru sekitar 300 hektar yang terealisasi di daerah ini.

Melihat realisasi perkebunan melalui revitalisasi kelapa sawit dan karet tesebut, katanya, pihaknya berharap peningkatan pengembangan kelapa sawit dan karet di Kalsel untuk tahun 2010.

Ketika ditanya lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, dia mengakui, pihaknya telah mencadangakan lahan untuk recana revitalisasi perkebunan tersebut.

Apabila, katanya, untuk pengembangan kepala sawit dan perkebunan karet tersebut bisa memanfaatkan lahan rawa pasang surut yang cukup luas di Kalsel.
Selain pengembangan kelapa sawit dan karet malalui revitalisasi perkebunan itu, lanjutnya, pihaknya juga mengupayakan pengembangan kelapa sawit dan karet melalui swadaya yang mendapat alokasi dana dari APBD Kalsel.

"Kita merencanakan tahun 2010 mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 800 hektar di beberapa kabupaten, sedangkan perkembangan karet melalui swadaya seluas 2.800 hektar juga di beberapa Kabupaten," ujarnya.

(Sumber : Mata Banua edisi Rabu 6 Januari 2010)