minyak goreng Pemerintah Tagih Janji Produsen hamzirwan

Rabu, 09 Mei 2007

Sukacita produsen minyak sawit mentah atau CPO pascakenaikan harga dari 600 dollar AS menjadi 750 dollar AS per ton selama kuartal I-2007 hampir selesai. Kenaikan itu menimbulkan efek negatif bagi konsumen minyak goreng curah, yang menanggung kenaikan harga dari Rp 5.500 per kilogram ke Rp 8.000 per kilogram.

Ketika produsen CPO dan petani kelapa sawit menikmati kenaikan harga, konsumen justru mengeluhkan lonjakan Rp 2.500 per kilogram (kg) dalam waktu empat bulan. Meski tingkat konsumsi minyak goreng sebenarnya tidak lebih banyak dari beras, pemerintah tetap kelimpungan dengan lonjakan harganya. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengungkapkan kekhawatiran pemerintah bahwa harga minyak goreng akan menyulut inflasi.

Pemerintah pun menggelar rapat tertutup di Departemen Perindustrian (Depperin), Selasa (1/5). Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengundang Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan jajarannya, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adiwisoko Kasman, Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, serta produsen CPO dan minyak goreng.

Rapat menyepakati ketiga asosiasi bekerja sama menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. Pemerintah membuat kebijakan, sementara produsen diminta mengamankan pasokan 150.000 ton CPO dan minyak goreng setiap bulan ke Pulau Jawa.

Selain itu, keputusan penting lainnya adalah menargetkan harga minyak goreng di tingkat konsumen berkisar Rp 6.500-Rp 6.800 per kg pada akhir Mei 2007. Untuk itu, produsen CPO harus menjual CPO kepada produsen minyak goreng seharga Rp 5.700 per kg. Ditambah biaya pengolahan Rp 400 per kg. Dengan demikian, harga minyak goreng di pabrik pengolahan menjadi Rp 6.100 per kg.

Apabila target penurunan harga yang diminta pemerintah tak juga teralisasi, maka pemerintah akan menempuh kebijakan yang lebih tajam. Pemerintah akan menaikkan pungutan ekspor CPO yang saat ini berlaku sebesar 1,5 persen.

Namun, ancaman itu tak selamanya efektif. Buktinya, meski produsen sudah memasok minyak goreng pada harga Rp 6.950 per kg di tingkat pedagang, Jumat (4/5), harga di pasar masih bertahan di kisaran Rp 7.500-Rp 8.000 per kg.

Diskon agresif

Seusai rapat evaluasi program stabilisasi harga di Depperin, Selasa (8/5), Adiwisoko mengakui, penurunan harga minyak goreng curah masih belum memuaskan. Rencana menurunkan harga secara bertahap sebesar Rp 150-Rp 200 per kg untuk menjaga psikologis pasar ternyata gagal.

Atas dasar kondisi itu, produsen pun sepakat untuk lebih agresif. Produsen memutuskan untuk mengurangi harga minyak goreng franko pabrik dari Rp 6.850 per kg menjadi Rp 6.500 per kg mulai Kamis (10/5).

Senin (14/5), harga akan diturunkan lagi menjadi Rp 6.100 per kg. Dengan demikian, harga di tingkat konsumen bisa menjadi sekitar Rp 6.500 per kg. "Kami sepakat untuk mempercepat realisasi program stabilisasi harga minyak goreng curah. Ini adalah lompatan diskon yang cukup besar," kata Ketua Umum Gapki Akmaluddin Hasibuan.

Menjelang program stabilisasi dijalankan, lelang CPO lokal di Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara pada Senin (30/4) mencatat harga Rp 6.823 per kg atau 751,8 dollar AS per ton. Kamis (3/5), harga CPO lokal naik lagi menjadi Rp 6.915 per kg. Lelang Selasa (8/5), harga CPO lokal sudah melorot menjadi Rp 6.676 per kg.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah tetap memegang komitmen yang diberikan oleh seluruh anggota asosiasi produsen minyak goreng dan pengusaha minyak sawit mentah (CPO). Komitmen pertama, menggelar operasi pasar (OP) dengan menjual minyak goreng secara langsung kepada konsumen akhir di beberapa pasar dengan harga Rp 6.800 per kg.

Kedua, melakukan pasokan CPO atau minyak goreng minimal 100.000 ton untuk daerah-daerah utama di Indonesia untuk menjamin pasokan minyak curah yang cukup.

"Yang jelas, minyak yang dibeli langsung dari truk-truk harganya Rp 6.800 per kilogram, sementara jumlah CPO yang dipasok, kami belum mendapat angka yang pasti," ujar Mari.

Masih tetap tinggi

Kondisi di daerah, harga minyak goreng memang masih tinggi. Sampai saat ini, harga minyak goreng curah di pasar-pasar di Bandar Lampung masih berkisar Rp 8.500-9.000 per kg.

Pedagang kebutuhan pokok di Pasar Tamin Bandar Lampung, Sutono, mengatakan, harga sudah tinggi sejak produsen dan pedagang besar. Saat ini, pedagang besar menjual pada harga Rp 8.500 per kg karena mereka membeli dari produsen seharga Rp 8.100 per kg.

Ketika rakyat menjerit karena kenaikan harga minyak goreng, Pemprov Riau justru masih menanti jatah OP dari pusat.

"Jatah minyak goreng untuk OP di wilayah Sumatera sebanyak 12.000 ton. Namun, hingga kini belum ada pembagian jatah untuk tiap provinsi. Ada pejabat Departemen Perdagangan yang sudah menginformasikannya secara informal tentang jatah minyak goreng," kata Kepala Subdinas Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, Hendri Rustam. (oin/HLN/ART)

Bank Syariah Garap Bisnis CPO Kembangkan 1,5 juta hektare kebun sawit

Selasa, 08 Mei 2007 02:26

JAKARTA, BPOST - Kinerja perbankan syariah semakin mantap saja. Tahun depan perbankan syariah milik Hongkong Shanghai Bank Corporation (HSBC) akan menggarap produk investasi untuk minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) dan minyak bumi

"Rencananya sekitar November-Desember. Saat ini masih dalam proses riset pasar dan belum mengajukan izin ke Bank Indonesia (BI)," kata Wakil Presiden Senior Kepala Divisi Amanah Syariah HSBC Mahmoud Abushamma di Jakarta, Senin.

Abushamma mengatakan, produk investasi tersebut akan ditujukan kepada masyarakat kelas menengah atas yang saat ini belum tergarap optimal oleh perbankan syariah. "Kami tahu ini pasar yang sangat tersegmentasi (segmented), dan ini jarang disentuh oleh perbankan syariah," katanya.

Ia menilai produk tersebut berorientasi pada keinginan para pelanggan. "Apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, kita mendengarkan mereka," katanya.

Menurut dia, produk tersebut akan berkompetisi dengan perbankan konvensional sehingga pihaknya berusaha menciptakan produk komplementer. "Dan itu yang kita tawarkan pada pasar," katanya.

Ia mengatakan bahwa saat ini HSBC telah melakukan investasi CPO di Malaysia dan minyak bumi di Dubai (Uni Emirat Arab). Dan pihaknya terus melakukan investasi di berbagai negara.

Saat ini Indonesia mengembangkan 1,5 juta hektare (ha) perkebunan kelapa sawit sampai 2010 untuk meningkatkan produksi yang ditargetkan mencapai 18 juta ton tiga tahun mendatang.

Ketua Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Suharto di Jakarta, mengatakan mulai 2007 akan terjadi ekspansi perkebunan sawit sebesar 1,5 juta ha secara bertahap sampai 2010, yang terdiri dari 1,375 juta ha untuk kebun baru dan 125 ribu hektar untuk penanaman kembali (replanting).

Ia mengatakan, perkebunan sawit baru tersebut akan dikembangkan di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan dan Sumatera.

Ia memperkirakan dengan adanya kebun baru tersebut maka akan terjadi peningkatan produksi CPO mencapai 200 ribu ton per tahun.

Pada 2020 jumlah produksi CPO diperkirakan akan mencapai 30 juta ton dengan luas lahan sawit sebesar 10,7 juta ha dan pada 2030 produksi CPO meningkat menjadi 50 juta ton dengan luas lahan yang juga diproyeksikan sudah naik menjadi 17,4 juta hektare. ant

340 Ribu Pekerja untuk Sawit

Senin, 07 Mei 2007 02:09

JAKARTA, BPOST - Menurut perhitungan Departemen Pertanian (Deptan) program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas dua juta hektare (ha) membutuhkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 340 ribu selama 2007-2011.

Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Deptan, Ato Suprapto di Jakarta, akhir pekan tadi menyatakan, SDM yang dibutuhkan tersebut adalah untuk sektor budidaya, perkebunan, pabrik minyak kelapa sawit.

"Untuk mendukung program pengembangan agribisnis kelapa sawit diperlukan SDM yang terampil, profesional, dan berwawasan global," katanya.

SDM yang diperlukan guna mendukung revitalisasi perkebunan kelapa sawit tersebut tidak hanya dari lulusan sekolah dasar (SD) namun juga setingkat Diploma maupun Sarjana (S1), katanya.

Untuk budidaya kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit diambilkan dari lulusan SLTA, DIII, DIV dan sarjana. Ato merinci, setiap 5.000 ha yang merupakan satu unit perkebunan memerlukan 60 orang tenaga kerja yang terdiri atas sarjana untuk berbagai posisi dari administratur, asisten kepala hingga afdeling. Kemudian tujuh mandor besar denga tingkat pendidikan minimal DIII, 35 mandor bidang (SLTA) dan tujuh orang krani (SLTA).

Untuk pabrik kelapa sawit membutuhkan 45 orang tenaga kerja dengan rincian lima sarjana, lima orang mandor (DIII) dan 35 operator (SLTA).

Menurut Ato, hingga 2006 ketersediaan SDM pertanian untuk subsektor pangan, perkebunan dan hortikultura sebanyak 37,16 juta orang atau melebihi kebutuhan. "Namun SDM yang tersedia belum sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan," katanya.

Selain itu tenaga kerja yang tersedia masih didominasi lulusan SD dan SLTP (66,19 persen), sedangkan lulusan pendidikan pertanian pada umumnya belum siap kerja.

Menurut data BPS 2006, ketersediaan SDM subsektor pangan, perkebunan, hortikultura untuk lulusan SD sebanyak 18,47 juta orang, SLTP 6,13 juta orang, SLTA 2,06 juta orang sementara dari perguruan tinggi hanya 78. 052 orang. ant

---