Kalsel Tidak Kebagian

Sabtu, 29 Juli 2006 02:54:50

* 9 provinsi kembangkan Kelapa Sawit
* Terkait Pengembangan Bio Solar

Jakarta, BPost - Kalsel yang memiliki areal kebun kelapa sawit sebesar 173 ribu hektare (Ha) tidak mendapat jatah pemerintah mengembangkan komoditi tersebut untuk program bahan bakar yang berasal dari minyak nabati.

Tidak mendapat kesempatannya daerah ini karena lahan yang dimiliki kalah luas dengan tiga povinsi tetangga, Kaltim, Kalbar dan Kateng.

Kaltim memiliki luas lahan 4.221.300 ha, Kalbar seluas 3.283.400 dan Kalteng seluas 3.197.900. Sedang peringkat teratas yang memiliki lahan terluas adalah Papua 5.957.00 ha.

Ketua Tim Nasional pengembang bahan bakar nabati, Al Hilal Hamdi, di Jakarta, kemarin mengatakan, provinsi yang terpilih itu memang potensial.

Menurut Al Hilal Hamdi, mantan Menteri Tenaga Kerja di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu, program tersebut telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu sebelumnya.

"Pemerintah sendiri hanya mematok lahan sebesar 3 juta hektar dengan produksi senilai 60 juta ton dan industri sebanyak 333 unit," katanya.

Al Hilal menyatakan, untuk proyeksi pengembangan bahan bakar nabati (BBN) hingga 2010 dari bahan kelapa sawit saja, tenaga kerja yang bakal terserap jumlahnya menggapai 1,5 juta orang dengan pendapatan per orang mencapai Rp20 juta per tahun untuk dua hektar lahan perkebunan.

"Kita targetkan dari kelapa sawit ini bisa menghasilkan 12 juta ton minyak. Maka itu kita akan investasi on farm dan off farm senilai Rp90 triliun dan Rp20 triliun," paparnya.

Al Hilal lebih lanjut mengatakan, selain kelapa sawit, sebenarnya dalam BBN pemerintah memproyeksikan bahan nabati semisal tebu, singkong dan jarak pagar sebagai bahan dalam pengembanangan BBN hingga 2010.

"Sasaran yang akan digapai dengan adanya pengembangan BBN ini hingga 2010 mendatang adalah menciptakan lapangan kerja yang mencapai 3-5 juta orang, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pemakain BBM minimal 10 persen, penghematan devisa sekitar 10 miliar dollar AS, peningkatan ekspor biofuel sekitar 12 juta kiloliter, pembudidayaan lahan terlantar sedikitnya 5 juta hektar dan pengembangan desa mandiri energi dan pangan," tandasnya seraya.

Kebutuhan dana untuk menambah lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan melalui pengembangan biofuel akan mencapai dana sebesar Rp250 triliun.

"Investasi on farm dan off farm Rp 200 triliun dan infrastruktur Rp 50 triliun," sergahnya. JBP/ade

Pengembangan Sawit Tak Terarah

Selasa, 25 Juli 2006 00:51:03

Kandangan, BPost - Panitia anggaran (Panggar) DPRD HSS menilai proyek pengembangan kelapa sawit di Hulu Sungai Selatan belum terarah secara jelas. Mereka tak yakin, pola perencanaan yang dibuat Dishutbun dapat bermanfaat alias tidak mubazir.

Pada APBD 2006 lewat Dishutbun, Pemkab HSS akan mengembangkan tanaman kelapa sawit di atas lahan seluas 1.000 hektare dengan anggaran dana miliaran rupiah.

Rinciannya, 450 hektare dianggarkan lewat APBD sebesar Rp1,037 miliar, selebihnya 550 hektare dianggarkan lewat bantuan pusat. Pada ABT 2006, dana tersebut mendapat tambahan Rp26 juta untuk pembuatan kultur jaringan. Lokasi penanaman menyebar di beberapa tempat.

Syamsuri Arsyad, anggota Panggar meminta Dinas Hutbun mengubah pola perencanaan proyek kelapa sawit ini. Mau dibawa kemana nanti ini, pembelinya siapa. "Saya dengar hasil kelapa sawit yang ditanam lewat proyek demplot setahun lalu hasilnya kurang bagus," kata Syamsuri.

Plt Kadishutbun HSS Ir Udi Prasetyo membantah bila dikatakan demplot kelapa sawit itu gagal. Tidak ada yang gagal, memang ada beberapa hektare yang tak berhasil namun persentasenya kecil.

Bupati HSS HM Safi’i mengatakan demplot sawit di Lungau masih lebih banyak yang berhasil. Demplot sawit dikatakan gagal apabila jumlahnya lebih dari 50 persen. ary