Selasa, 12 Desember 2006 01:32:21
Pelaihari, BPost
Model baru plasma sedang diterapkan oleh PT Pola Kahuripan Inti Sawit. Perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan Kintap ini merangkul petani melalui penjaminan biaya produksi kebun plasma secara cuma-cuma.
Polanya, petani (Desa Kintapura) yang tergabung dalam KUD Bina Bersama hanya menyediakan lahan. Selanjutnya, seluruh biaya produksi ditanggung PT PKIS dan hasilnya dibagi dua.
Simbiosis multualisme tersebut telah dilegalisasi dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) kedua pihak. Penandantanganan naskah kerjasama tersebut dilakukan di hadapan Gubernur Rudy Ariffin dan Bupati Tala Drs H Adriansyah usai peringatan hari jadi ke-Tala, Rabu (6/12).
Ketua KUD Bina Bersama Suryanto terlihat gembira usai meneken kerja sama tersebut. Impian memiliki kebun sendiri akan segera terwujud.
Suryanto mengatakan komoditas yang ditanam adalah karet. Tanaman keras ini dipilih selain cocok dengan lahan yang ada, juga jaminan pemasaran dan harga yang ekonomis.
Dalam kerja sama tersebut, total luas lahan yang disediakan anggota kelompoknya 1.400 hektare. Selanjutnya PT PKIS akan menyulap seluruh lahan tersebut menjadi hamparan kebun karet.
Menjelang panen, lahan yang ditanami karet tersebut akan dibagi dua. Setengahnya, diserahkan kepada anggota KUD Bina Bersama dan 700 hektare lainnya dikelola perusahaan. roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Monday, December 25, 2006
Tapin Perluas Areal Karet
Minggu, 26 Nopember 2006 01:34
Rantau, BPost
Untuk meningkatkan pendapatan petani, Pemkab Tapin berupaya memperluas kebun karet, tanaman yang bernilai ekonomis cukup tinggi.
Pada tahun anggaran 2006, Tapin bakal membuka 400 hektare areal tanaman karet melalui bantuan dari Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Dephut, kata Ir Lauhem Mahfuzi.
Disebutkan, total luas perkebunan di Tapin saat ini sebanyak 25.269 hektare, 18.186 hektare di antaranya merupakan lahan perkebunan karet. Lahan yang terbesar milik PT Banua Lima Sejurus dan PTPN XIII.
"Tahun ini perluasan areal kebun terus dilakukan dalam kerangka meningkatkan peluang usaha kepada petani, sehingga menambah pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan," terang Lauhem.
Selain itu, diharapkan pengelolaan hutan dan kebun dapat bersinergis dengan kepentingan ekonomi sosial dan kelestarian sumber daya alam.
Selain perluasan areal karet, juga bakal ditanam kelapa sawit seluas 100 hektare yang pendanaannya juga berasal dari pusat.
Untuk mendukung perluasan areal kebun, Pemprov Kalsel membantu dana Rp700 juta untuk pengadaan bibit karet sebanyak 200 ribu. Sedangkan untuk bibit kelapa sawit ditanam sebanyak 15 ribu bibit yang dananya dari APBD Tapin sebesar Rp478 juta.
Ada lima kecamatan yang menjadi lokasi perluasan kebun karet dan kelapa sawit tahun 2006 ini, yaitu Kecamatan Bungur, Piani, Tapin Utara, Lokpaikat dan Hatungun.
Rinciannya, 95 hektare di Piani dikelola oleh 4 kelompok tani di Harakit dan Batu Ampar.
Di Lokpaikat 64 hektare yang dikelola 3 kelompok tani yakni di Puncak Harapan, Bitahan dan Binderang.
Sementara Tapin Utara seluas 61 hektare yang dikerjakan 2 kelompok tani di daerah Rantau Kiwa dan Rangda Malingkung. Sementara di Kecamatan Bungur 25 hektare karet yang dikerjakan 1 kelompok tani dan 5 hektare lainnya Ponpes Siti Khadijah.
"Di Bungur juga dialokasikan pengembangan kelapa sawit seluas 100 hektare oleh 4 kelompok tani di daerah Rantau Bujur," kata Lauhem, sedang penanaman karet di Hatungun 150 hektare dikerjakan 5 kelompok tani. ary
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Rantau, BPost
Untuk meningkatkan pendapatan petani, Pemkab Tapin berupaya memperluas kebun karet, tanaman yang bernilai ekonomis cukup tinggi.
Pada tahun anggaran 2006, Tapin bakal membuka 400 hektare areal tanaman karet melalui bantuan dari Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Dephut, kata Ir Lauhem Mahfuzi.
Disebutkan, total luas perkebunan di Tapin saat ini sebanyak 25.269 hektare, 18.186 hektare di antaranya merupakan lahan perkebunan karet. Lahan yang terbesar milik PT Banua Lima Sejurus dan PTPN XIII.
"Tahun ini perluasan areal kebun terus dilakukan dalam kerangka meningkatkan peluang usaha kepada petani, sehingga menambah pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan," terang Lauhem.
Selain itu, diharapkan pengelolaan hutan dan kebun dapat bersinergis dengan kepentingan ekonomi sosial dan kelestarian sumber daya alam.
Selain perluasan areal karet, juga bakal ditanam kelapa sawit seluas 100 hektare yang pendanaannya juga berasal dari pusat.
Untuk mendukung perluasan areal kebun, Pemprov Kalsel membantu dana Rp700 juta untuk pengadaan bibit karet sebanyak 200 ribu. Sedangkan untuk bibit kelapa sawit ditanam sebanyak 15 ribu bibit yang dananya dari APBD Tapin sebesar Rp478 juta.
Ada lima kecamatan yang menjadi lokasi perluasan kebun karet dan kelapa sawit tahun 2006 ini, yaitu Kecamatan Bungur, Piani, Tapin Utara, Lokpaikat dan Hatungun.
Rinciannya, 95 hektare di Piani dikelola oleh 4 kelompok tani di Harakit dan Batu Ampar.
Di Lokpaikat 64 hektare yang dikelola 3 kelompok tani yakni di Puncak Harapan, Bitahan dan Binderang.
Sementara Tapin Utara seluas 61 hektare yang dikerjakan 2 kelompok tani di daerah Rantau Kiwa dan Rangda Malingkung. Sementara di Kecamatan Bungur 25 hektare karet yang dikerjakan 1 kelompok tani dan 5 hektare lainnya Ponpes Siti Khadijah.
"Di Bungur juga dialokasikan pengembangan kelapa sawit seluas 100 hektare oleh 4 kelompok tani di daerah Rantau Bujur," kata Lauhem, sedang penanaman karet di Hatungun 150 hektare dikerjakan 5 kelompok tani. ary
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Kalteng Tawarkan Lahan
Sabtu, 23 Desember 2006
Palangkaraya, Kompas - Kalimantan Tengah menawarkan potensi 150.000 hektar lahan bagi para investor yang berminat mengembangkan komoditas tanaman bahan bakar nabati, seperti jagung, ubi kayu, kelapa sawit, dan tebu.
Dalam kaitan itu, pembicaraan teknis dengan calon investor dalam negeri akan diadakan pada Januari 2007.
"Ini menindaklanjuti instruksi presiden tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan baku nabati sebagai energi alternatif," kata Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang di Palangkaraya, Jumat (22/12).
Komoditas jagung dan ubi kayu dinilai paling cocok dikembangkan di provinsi tersebut. Lahan yang tersedia untuk penanaman modal sekitar 150.000 hektar itu tersebar di beberapa kabupaten/kota. Selain itu, tanaman jarak juga sedang diujicobakan pada lahan 1.000 hektar di Palangkaraya.
Proses produksi
Pemerintah Kalteng menginginkan agar proses produksi bahan bakar nabati, dari hulu hingga hilir, berada di provinsi itu. Dengan demikian, Kalteng tidak hanya dijadikan sebagai lokasi penanaman komoditas penghasil bahan baku, tetapi juga tempat berdirinya pabrik pengolah bahan bakar alternatif.
Skema kemitraan akan dikembangkan untuk menggarap proyek itu sehingga warga ikut memperoleh manfaat. "Upaya mempermudah prosedur investasi kami tempuh dengan membangun sistem satu pintu, satu atap, dan satu meja," kata Teras.
Lewat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menjadi perantara, Pemerintah Provinsi Kalteng juga akan menyurati calon investor dari Jepang. Investor Jepang juga berminat mengembangkan bahan bakar nabati.
"Sembari mengembangkan program penyediaan bahan bakar nabati ini, Kalteng juga menyiapkan infrastruktur seperti pelabuhan samudra yang dibutuhkan kalangan industri," ujarnya. (CAS)
Palangkaraya, Kompas - Kalimantan Tengah menawarkan potensi 150.000 hektar lahan bagi para investor yang berminat mengembangkan komoditas tanaman bahan bakar nabati, seperti jagung, ubi kayu, kelapa sawit, dan tebu.
Dalam kaitan itu, pembicaraan teknis dengan calon investor dalam negeri akan diadakan pada Januari 2007.
"Ini menindaklanjuti instruksi presiden tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan baku nabati sebagai energi alternatif," kata Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang di Palangkaraya, Jumat (22/12).
Komoditas jagung dan ubi kayu dinilai paling cocok dikembangkan di provinsi tersebut. Lahan yang tersedia untuk penanaman modal sekitar 150.000 hektar itu tersebar di beberapa kabupaten/kota. Selain itu, tanaman jarak juga sedang diujicobakan pada lahan 1.000 hektar di Palangkaraya.
Proses produksi
Pemerintah Kalteng menginginkan agar proses produksi bahan bakar nabati, dari hulu hingga hilir, berada di provinsi itu. Dengan demikian, Kalteng tidak hanya dijadikan sebagai lokasi penanaman komoditas penghasil bahan baku, tetapi juga tempat berdirinya pabrik pengolah bahan bakar alternatif.
Skema kemitraan akan dikembangkan untuk menggarap proyek itu sehingga warga ikut memperoleh manfaat. "Upaya mempermudah prosedur investasi kami tempuh dengan membangun sistem satu pintu, satu atap, dan satu meja," kata Teras.
Lewat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menjadi perantara, Pemerintah Provinsi Kalteng juga akan menyurati calon investor dari Jepang. Investor Jepang juga berminat mengembangkan bahan bakar nabati.
"Sembari mengembangkan program penyediaan bahan bakar nabati ini, Kalteng juga menyiapkan infrastruktur seperti pelabuhan samudra yang dibutuhkan kalangan industri," ujarnya. (CAS)
Sunday, December 24, 2006
PERKEBUNAN
Kamis, 21 Desember 2006
Palangkaraya, Kompas - Kalimantan Tengah diperkirakan memasok 1,1 juta ton minyak kelapa sawit ke luar provinsi itu tahun ini. Namun, semuanya masih dikonsumsi di dalam negeri. Kalimantan Tengah belum dapat mengekspor sawit karena tidak ada pelabuhan samudra yang dapat menampung tongkang bertonase puluhan ribu ton.
"Untuk mengirim lewat pelabuhan samudra di Belawan atau Dumai, kami kalah saing dalam hal biaya pengangkutan," kata Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Kalimantan Tengah (Kalteng) Teguh Patriawan di Palangkaraya, Rabu (20/12).
Saat ini ada 24 pabrik minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kalteng dengan kapasitas olah 1.100 ton per jam. Tahun depan akan ada penambahan empat pabrik baru sehingga kapasitas olah berkisar 1.250 ton per jam.
Hingga November 2006, CPO yang keluar dari Kalteng tercatat 924.000 ton dan diprediksi hingga akhir tahun ini mencapai 1,1 juta ton. "Dengan produksi sebesar itu, kami memperkirakan Kalteng menempati peringkat keempat di Indonesia dalam produksi sawit setelah Riau, Sumatera Utara, dan Jambi," kata Teguh.
Luas kebun sawit di Kalteng sekitar 530.000 hektar, yang menyerap banyak tenaga kerja. "Kalkulasinya, satu hektar lahan membutuhkan tenaga kerja 0,2 orang. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang diserap di lahan seluas 500.000-an hektar itu mencapai ratusan ribu orang," kata Teguh lagi.
Kalkulasi 0,2 tenaga kerja per hektar tersebut hanya untuk tenaga kerja yang terkait langsung di kebun kelapa sawit.
Kebun kelapa sawit di Kalteng tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya. (CAS)
Palangkaraya, Kompas - Kalimantan Tengah diperkirakan memasok 1,1 juta ton minyak kelapa sawit ke luar provinsi itu tahun ini. Namun, semuanya masih dikonsumsi di dalam negeri. Kalimantan Tengah belum dapat mengekspor sawit karena tidak ada pelabuhan samudra yang dapat menampung tongkang bertonase puluhan ribu ton.
"Untuk mengirim lewat pelabuhan samudra di Belawan atau Dumai, kami kalah saing dalam hal biaya pengangkutan," kata Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Kalimantan Tengah (Kalteng) Teguh Patriawan di Palangkaraya, Rabu (20/12).
Saat ini ada 24 pabrik minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kalteng dengan kapasitas olah 1.100 ton per jam. Tahun depan akan ada penambahan empat pabrik baru sehingga kapasitas olah berkisar 1.250 ton per jam.
Hingga November 2006, CPO yang keluar dari Kalteng tercatat 924.000 ton dan diprediksi hingga akhir tahun ini mencapai 1,1 juta ton. "Dengan produksi sebesar itu, kami memperkirakan Kalteng menempati peringkat keempat di Indonesia dalam produksi sawit setelah Riau, Sumatera Utara, dan Jambi," kata Teguh.
Luas kebun sawit di Kalteng sekitar 530.000 hektar, yang menyerap banyak tenaga kerja. "Kalkulasinya, satu hektar lahan membutuhkan tenaga kerja 0,2 orang. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang diserap di lahan seluas 500.000-an hektar itu mencapai ratusan ribu orang," kata Teguh lagi.
Kalkulasi 0,2 tenaga kerja per hektar tersebut hanya untuk tenaga kerja yang terkait langsung di kebun kelapa sawit.
Kebun kelapa sawit di Kalteng tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya. (CAS)
Friday, December 15, 2006
Kejaksaan Hati-hati Tangani Perkebunan
Minggu, 12 Nopember 2006 01:26
Sampit, BPost
Proses hukum kasus kebakaran lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampit masih meneliti lima berkas lima perusahaan perkebunan yang diserahkan Polres Kotim dan Polres Persiapan Seruyan belum lama ini.
Kepala Kejari Sampit Candra Sidhayatra mengatakan, akan meminta saksi ahli terhadap bentuk dampak buruk lingkungan akibat kebakaran lahani. Jika semua lancar maka kasus tersebut bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.
"Kita minta keterangan dari saksi ahli dulu bagaimana dampak kerusakan lingkungan. Selain itu semua juga tergantung penyidik dari kepolisian. Kalau berkasnya belum lengkap maka terpaksa kami kembalikan agar disempurnakan," katanya.
Seperti diketahui lima perusahaan perkebunan tersebut tiga di antaranya berada di Kotim yaitu PT Karya Makmur Bahagia, PT Agro Karya Prima Lestari dan PT Agro Bukit. Sedangkan perusahaan berlokasi di Seruyan yaitu PT Sarana Titian Permata dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada. "Ada satu orang tersangka dari masing-masing perusahaan itu," imbuhnya.
Candra mengatakan, berhati-hati dalam menangani kasus yang tergolong baru di Kotim agar tidak melanggar prosedur. Meski demikian kejaksaan tidak bisa memanggil para tersangka karena kasus tersebut merupakan pidana umum biasa yang ditangani kepolisian.
"Kami juga akan lihat penetapan status tersangkanya bagaimana. Ini adalah perkara baru jadi kami harus hati-hati. Meski demikian saya tegaskan prosesnya akan terus berjalan," janjinya. mgb
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Sampit, BPost
Proses hukum kasus kebakaran lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampit masih meneliti lima berkas lima perusahaan perkebunan yang diserahkan Polres Kotim dan Polres Persiapan Seruyan belum lama ini.
Kepala Kejari Sampit Candra Sidhayatra mengatakan, akan meminta saksi ahli terhadap bentuk dampak buruk lingkungan akibat kebakaran lahani. Jika semua lancar maka kasus tersebut bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.
"Kita minta keterangan dari saksi ahli dulu bagaimana dampak kerusakan lingkungan. Selain itu semua juga tergantung penyidik dari kepolisian. Kalau berkasnya belum lengkap maka terpaksa kami kembalikan agar disempurnakan," katanya.
Seperti diketahui lima perusahaan perkebunan tersebut tiga di antaranya berada di Kotim yaitu PT Karya Makmur Bahagia, PT Agro Karya Prima Lestari dan PT Agro Bukit. Sedangkan perusahaan berlokasi di Seruyan yaitu PT Sarana Titian Permata dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada. "Ada satu orang tersangka dari masing-masing perusahaan itu," imbuhnya.
Candra mengatakan, berhati-hati dalam menangani kasus yang tergolong baru di Kotim agar tidak melanggar prosedur. Meski demikian kejaksaan tidak bisa memanggil para tersangka karena kasus tersebut merupakan pidana umum biasa yang ditangani kepolisian.
"Kami juga akan lihat penetapan status tersangkanya bagaimana. Ini adalah perkara baru jadi kami harus hati-hati. Meski demikian saya tegaskan prosesnya akan terus berjalan," janjinya. mgb
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Friday, December 08, 2006
Hari Ini, Sengketa Sawit Dibahas
Rabu, 08 Nopember 2006 00:05:48
MARTAPURA - Permasalahan dugaan penyerobotan lahan milik warga Desa Sungai Rangas Ulu, Kecamatan Martapura Barat oleh PT Mundrat Intan Barakat (MIB) akan dibahas pada rapat gabungan yang melibatkan Komisi I dan Komisi II DPRD Banjar.
"Masalah dugaan penyerobotan lahan warga Sungai Rangas Ulu oleh MIB akan dibahas pada rapat gabungan Komisi I dan II DPRD Banjar hari ini," ujar Kadisbun Banjar Ir Wildan Amin MM, Selasa.
Wildan mengatakan, pihaknya mesti hati-hati mencermati permasalahan tersebut, sebab boleh jadi masalah tersebut muncul karena kesalahpahaman saja antara kedua belah pihak.
"Bisa saja, MIB telah melakukan usaha secara prosedural, di sisi lain, boleh jadi memang ada hak-hak warga di dalam areal HGU MIB seluas 4.000 hektare tersebut," ujarnya.
Ia menyambut baik, gagasan dewan untuk memasilitasi permusyawarahan antarwarga bersama dengan MIB, sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara baik-baik.
Menurutnya, masalah adanya klaim kepemilikan oleh warga di atas lahan HGU MIB, bukan menjadi tanggung jawab Disbun Banjar. Disbun berupaya menjadi penengah masalah tersebut, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan.
Wildan menambahkan, untuk memperoleh HGU, MIB diperkirakan sudah memenuhi prosedur yang berlaku seperti pengurusan izin investasi, izin lokasi, izin usaha perkebunan dan HGU.
"Ketika di pengurusan izin lokasi, aparat desa setempat, BPN dan perusahaan sudah mensosialisasikan dan memberitahukan kepada publik tentang lahan yang akan digarap tersebut dengan maksud menunggu kalau-kalau ada klaim dari pihak warga," jelasnya. adi
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
MARTAPURA - Permasalahan dugaan penyerobotan lahan milik warga Desa Sungai Rangas Ulu, Kecamatan Martapura Barat oleh PT Mundrat Intan Barakat (MIB) akan dibahas pada rapat gabungan yang melibatkan Komisi I dan Komisi II DPRD Banjar.
"Masalah dugaan penyerobotan lahan warga Sungai Rangas Ulu oleh MIB akan dibahas pada rapat gabungan Komisi I dan II DPRD Banjar hari ini," ujar Kadisbun Banjar Ir Wildan Amin MM, Selasa.
Wildan mengatakan, pihaknya mesti hati-hati mencermati permasalahan tersebut, sebab boleh jadi masalah tersebut muncul karena kesalahpahaman saja antara kedua belah pihak.
"Bisa saja, MIB telah melakukan usaha secara prosedural, di sisi lain, boleh jadi memang ada hak-hak warga di dalam areal HGU MIB seluas 4.000 hektare tersebut," ujarnya.
Ia menyambut baik, gagasan dewan untuk memasilitasi permusyawarahan antarwarga bersama dengan MIB, sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara baik-baik.
Menurutnya, masalah adanya klaim kepemilikan oleh warga di atas lahan HGU MIB, bukan menjadi tanggung jawab Disbun Banjar. Disbun berupaya menjadi penengah masalah tersebut, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan.
Wildan menambahkan, untuk memperoleh HGU, MIB diperkirakan sudah memenuhi prosedur yang berlaku seperti pengurusan izin investasi, izin lokasi, izin usaha perkebunan dan HGU.
"Ketika di pengurusan izin lokasi, aparat desa setempat, BPN dan perusahaan sudah mensosialisasikan dan memberitahukan kepada publik tentang lahan yang akan digarap tersebut dengan maksud menunggu kalau-kalau ada klaim dari pihak warga," jelasnya. adi
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Bank Harus Berani Danai Kebun Sawit
Jumat, 08 Desember 2006
Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, perbankan nasional harus lebih berani mengambil risiko mengucurkan kredit untuk pengembangan lahan kelapa sawit. Upaya ini untuk mengejar target Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2008.
Penegasan ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat membuka seminar nasional mengenai kelapa sawit dan deklarasi Dewan Minyak Sawit Indonesia di Denpasar Bali, Kamis, (7/12).
Dalam kesempatan itu, Wapres menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mendiknas Bambang Sudibyo dan Mentan Anton Apriyantono soal Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian dalam rangka Pengembangan Agrobisnis Perkebunan.
Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus memiliki komitmen untuk meningkatkan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Di antaranya, mencapai target menjadi produsen terbesar di dunia pada tahun 2008.
Saat ini posisi Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Padahal negara tetangga itu tidak memiliki lahan seluas Indonesia. "Saya yakin hal itu akan tercapai," tambah Wapres.
Saat ini minyak sawit dunia 85 persennya dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia. Untuk meningkatkan produksi minyak sawit Indonesia, tambah Wapres, pemerintah telah mencanangkan program revitalisasi perkebunan kelapa sawit, kakao dan karet.
Proyek revitalisasi kelapa sawit itu ditargetkan mencapai luas satu juta hektar, untuk mendukung program bioenergi (biodisel dari minyak sawit). "Minyak sawit merupkan sumber makanan dan energi, jadi pasti permintaan tak akan berkurang," kata Wapres.
Dibutuhkan keyakinan
Yang dibutuhkan saat ini adalah keyakinan. Apabila tidak punya keyakinan, maka akan sulit perhitungannya. Konsultannya juga bingung, kapan kembalinya internal rate of return (IRR/tingkat suku bunga pengembalian) yang menguntungkan.
"Kita tinggal bekerja dengan serius. Jika bunga sudah tetap, lahan juga sudah ada, orang juga ada, insinyur juga banyak. Apalagi yang kurang, yaitu kerajinan yang kurang. Jika kerajinan juga tidak ada, apalagi yang dipunyai bangsa ini?" tanya Kalla
Oleh sebab itu sistem perbankan nasional harus siap bekerja lebih berani. Dana yang ada jangan hanya diputar di sektor keuangan saja, tetapi juga harus dialirkan ke sektor produktif. Dengan demikian sektor riil bisa bekerja dengan baik.
Disiapkan dua juta hektar
Sementara itu, Mentan Anton Apriyantono mengatakan, untuk revitalisasi pengembangan lahan, pemerintah telah menyiapkan 2 juta hektar lahan.
"Petani dan pekebun wajib membayar bunga kredit investasi sebesar 10 persen selama masa pembangunan, yaitu lima tahun untuk minyak kelapa sawit, dan untuk kakao, serta karet selama 7 tahun. Dengan demikian selisih bunga antara bunga komersial dan bunga perbankan menjadi beban pemerintah," kata Anton.
Menurut Anton, untuk mendukung pembiayaan pengembangan revitalisasi lahan perkebunan dan energi nabati, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mendukung penyediaan subsidi. Bunga yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 117 Tahun 2006. (har)
Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, perbankan nasional harus lebih berani mengambil risiko mengucurkan kredit untuk pengembangan lahan kelapa sawit. Upaya ini untuk mengejar target Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2008.
Penegasan ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat membuka seminar nasional mengenai kelapa sawit dan deklarasi Dewan Minyak Sawit Indonesia di Denpasar Bali, Kamis, (7/12).
Dalam kesempatan itu, Wapres menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mendiknas Bambang Sudibyo dan Mentan Anton Apriyantono soal Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian dalam rangka Pengembangan Agrobisnis Perkebunan.
Pemerintah dan berbagai pihak terkait harus memiliki komitmen untuk meningkatkan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Di antaranya, mencapai target menjadi produsen terbesar di dunia pada tahun 2008.
Saat ini posisi Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Padahal negara tetangga itu tidak memiliki lahan seluas Indonesia. "Saya yakin hal itu akan tercapai," tambah Wapres.
Saat ini minyak sawit dunia 85 persennya dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia. Untuk meningkatkan produksi minyak sawit Indonesia, tambah Wapres, pemerintah telah mencanangkan program revitalisasi perkebunan kelapa sawit, kakao dan karet.
Proyek revitalisasi kelapa sawit itu ditargetkan mencapai luas satu juta hektar, untuk mendukung program bioenergi (biodisel dari minyak sawit). "Minyak sawit merupkan sumber makanan dan energi, jadi pasti permintaan tak akan berkurang," kata Wapres.
Dibutuhkan keyakinan
Yang dibutuhkan saat ini adalah keyakinan. Apabila tidak punya keyakinan, maka akan sulit perhitungannya. Konsultannya juga bingung, kapan kembalinya internal rate of return (IRR/tingkat suku bunga pengembalian) yang menguntungkan.
"Kita tinggal bekerja dengan serius. Jika bunga sudah tetap, lahan juga sudah ada, orang juga ada, insinyur juga banyak. Apalagi yang kurang, yaitu kerajinan yang kurang. Jika kerajinan juga tidak ada, apalagi yang dipunyai bangsa ini?" tanya Kalla
Oleh sebab itu sistem perbankan nasional harus siap bekerja lebih berani. Dana yang ada jangan hanya diputar di sektor keuangan saja, tetapi juga harus dialirkan ke sektor produktif. Dengan demikian sektor riil bisa bekerja dengan baik.
Disiapkan dua juta hektar
Sementara itu, Mentan Anton Apriyantono mengatakan, untuk revitalisasi pengembangan lahan, pemerintah telah menyiapkan 2 juta hektar lahan.
"Petani dan pekebun wajib membayar bunga kredit investasi sebesar 10 persen selama masa pembangunan, yaitu lima tahun untuk minyak kelapa sawit, dan untuk kakao, serta karet selama 7 tahun. Dengan demikian selisih bunga antara bunga komersial dan bunga perbankan menjadi beban pemerintah," kata Anton.
Menurut Anton, untuk mendukung pembiayaan pengembangan revitalisasi lahan perkebunan dan energi nabati, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mendukung penyediaan subsidi. Bunga yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 117 Tahun 2006. (har)
Friday, December 01, 2006
Subscribe to:
Posts (Atom)