2.000 Buruh Sawit Kalsel Terancam PHK

Jumat, 19 Desember 2008 | 16:57 WIB

BANJARMASIN, JUMAT - Krisis keuangan global yang terjadi saat ini, membuat lima perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) akan kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah, di Banjarmasin, Jumat, mengungkapkan, dari data yang telah dikumpulkan, lima perusahaan perkebunan di dua kabupaten tersebut, terpaksa tidak mampu melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan sebagian besar karyawannya.
Kondisi tersebut terjadi karena perusahaan harus mengurangi produksinya, mengingat permintaan pasar dunia terhadap Crude Palm Oil (CPO) yang turun drastis dalam beberapa bulan terakhir.
"Saat ini, beberapa perusahaan perkebunan sawit terpaksa mengurangi produksi, karena permintaan dunia turun drastis, sehingga perusahaan terpaksa tidak lagi mempekerjakan karyawannya," tambahnya.
Namun demikian, tambahnya, untuk karyawan tetap, sebagian besar masih dipertahankan, sambil menunggu perubahan keadaan, siapa tahu pada 2009, perekonomian dunia membaik, dan permintaan CPO kembali tinggi.
"Pemutusan hubungan kerja lima perusahaan perkebunan sawit yang diperkirakan mencapai 2.000 orang tersebut, saat ini masih terbatas pada karyawan lepas," katanya.
Kurdiansyah optimis, pada 2009, perekonomian akan kembali membaik, sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah yang lebih besar diharapkan tidak akan terjadi.
Apalagi, tambahnya, pemerintah kini telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi krisis di antaranya dengan segera membangun perusahaan CPO untuk industri lainnya, seperti biodisel.
Selain perusahaan perkebunan sawit, tambahnya, sektor perkayuan juga kembali melakukan PHK, karena juga terkena imbas krisis keuangan global.
Kondisi tersebut berbeda dengan sektor batu bara yang masih lumayan bertahan. Kendati permintaan batu bara dari Kalsel mengalami sedikit penurunan, tetapi belum membuat perusahaan batu bara yang ada di Kalsel tutup.
"Untuk perusahaan batu bara masih lumayan bertahan, belum ada yang melakukan PHK besar-besaran, hal ini karena permintaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan PLTU relatif stabil," tambahnya.

480 Ribu Hektar Rawa Dikembangkan Sawit

Senin, 15 Desember 2008 11:28 redaksi

BANJARMASIN - Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan, Ir Haryono, mengungkapkan, sekitar 480 ribu hektar lahan rawa yang kedalamannya kurang dari tiga meter di Kalsel dibolehkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

"Dari sekitar 480 ribu hektar lahan rawa yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalsel itu, kini sudah banyak perusahaan yang mendapat izin usaha," ujarnya, belum lama ini.

Dia menyebutkan, perusahaan perkebunan yang telah mendapat izin usaha untuk pengembangan kepala sawit tersebut, antara lain sembilan perusahaan berada di Kabupaten Tapin, dengan rencana pengembangan seluas 80 ribu hektar.

Selain itu, kata Haryono, tiga perusahaan di Kabupaten Barito Kuala (Batola), lebih kurang seluas 42 ribu hektar, dua perusahaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan satu di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Dia mengakui, untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan rawa tersebut memang harus menggunakan jenis kelapa sawit khusus seperti yang dikembangkan di daerah Sumatera, sesuai hasil pengkajian dari tim pengembangan rawa.

Keuntungan dari pengembangan perkebunan di lahan rawa tersebut, katanya, pada tahun-tahun awal produksinya besar mencapai enam ton tandan buah segar (TBS) setiap hektar, sedangkan yang ada di lahan kering berkisar antara 4-5 ton TBS/hektar.

Namun demikian, lanjutnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan rawa tersebut rentan terhadap angin kencang yang bisa menyebabkan roboh, terutama apabila usia tanaman yang mencapai 15 tahun.

Guna mengantisipasi roboh tanaman kepala sawit yang sudah berusia tua pabila diterjang angin kencang, biasanya pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan rawa tersebut dimiringkan sehingga akarnya kuat.

Selain itu, kata Haryono, pengembangan perkebunan kelapa sawit di lahan rawa tersebut biaya operasionalnya tinggi, karena harus membangun infrastruktur yang cukup mahal.

Menyinggung luas perkebunan kelapa sawit di Kalsel, dia menyebutkan, sampai saat ini mencapai 254 ribu hektar dan sebagian besar dikuasai perkebunan besar swasta (PBS) yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Untuk mengolah hasil perkebunan kelapa sawit seluas 254 ribu hektar tersebut, saat ini telah dibangun pabrik crude palm oil (CPO) sebanyak 14 buah dan sedang dibangun dua pabrik dengan produksi CPO mencapai 400 ribu ton/tahun. ani/mb05

Ratusan Hektare Perkebunan Kelapa Sawit Rusak

Rabu, 10 Desember 2008 11:41 redaksi

BATULICIN-Ratusan hektare perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimanatsen Selatan sejak dua tahun terakhir kondisinya rusak parah akibat serangan binatang liar seperti jenis tikus, babi hutan, serta jenis landak.

Tanaman kelapa sawit yang rata-rata sudah berumur satu hingga dua tahun dan mulai berbuah itu cenderung gagal panen karena pelepahnya digerogoti hama tikus dan buahnya dimakan atau diserang babi hutan.

"Kami kewalahan memusnahkan binatang itu, termasuk jenis landak, banyak sekali yang merongrong tanaman kelapa sawit hingga membuat pohonnya mati," kata Simbolon (41) petani kelapa sawit dari Desa Karya Bakti, Keacamatan Mantewe, saat ditemui kemarin.

Di sejumlah desa lain yang lokasi perkebunannya ikut terkena serangan hama adalah Desa Sepakat, Desa Sido Mulyo, dan juga Desa Mantewe di lingkungan Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanbu. Sejak awal 2007, jajaran dinas terkait sudah terhitung dua kali menyalurkan bantuan petani berupa bibit kelapa sawit di kawasan desa tersebut.

"Tapi sayang, hasilnya juga nihil. Bibit kelapa sawit yang kami terima, masih berumur terlalu muda sekitar tiga sampai empat bulan sehingga mudah diserang hama," ujar Sibolon, seraya mengeluhkan kondisi tanamanya.

Perkebunan kelapa sawit yang dikelola para petani mayoritas swadaya. Penderitaan yang dialami semakin bertambah parah akibat turunnya harga tandan buah segar (TBS) jenis kelapa sawit dari pengaruh krisis global beberapa bulan terakhir.

"Inipun masih ditambah dengan kelangkaan pupuk. Sementara kami di sini sudah tidak berdaya lagi untuk mengeluarkan biaya guna membuat pagar pengamanan supaya perkebunan sawit tidak dijarah binatang liar," katanya.

Meski kurang efektif, petanipun berusaha melindungi perkebunan-nya dengan kayu ala kadarnya. Sebab, untuk membuat pagar yang kuat dari jenis "Papan Ulin"(papan kayu keras, ciri khas dari Kalimantan Selatan- red) biayanya relatif mahal dan kurang terjangkau petani.an/mb03

Harga TBS Kelapa Sawit Kembali Anjlok

Kamis, 11 Desember 2008 12:33 redaksi

BANJARMASIN - Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan, Ir Haryono, mengakui, akibat krisis keuangan global yang melanda dunia termasuk Indonesia, berdampak pada anjloknya harga tendan buah segar (TBS) kepala sawit di Kalsel.

"Harga TBS kelapa sawit di Kalsel bulan November kembali anjlok pada titik terendah yakni hanya seharga Rp686 untuk kelapa sawit yang berusia di atas 10 tahun, sedangkan yang berusia di bawah 10 tahun hanya Rp620/kg," ujarnya di Banjarmasin, kemarin.

Pengakuan Kepala Dinas Perkebunan Kalsel itu disampaikan sebelum mengikuti sosialisasi kebijakan pemerintah terhadap dampak krisis keuangan global yang melanda dunia dan Indonesia di Graha Abdi Persada Kantor Gubernur di Banjarmasin.

Menurut Haryono, bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2008 lalu dimana harga TBS mencapai Rp1.013/kg, maka harga TBS kelapa sawit di Kalsel November ini mengalami penurunan yang sangat tajam dan sangat dialami petani.

Namun demikian, kata Haryono, melihat kondisi harga crude palm oil (CPO) di pasar dunia yang bergerak naik akhir-akhir ini, diharapkan bulan Desember 2008 ini harga TBS kelapa sawit mengalami kenaikan.

"Kini harga CPO di pasar dunia beberapa hari terakhir ini mendekati 500 Dollar AS, atau naik dari bulan November 2008 yang hanya sekitar 430 Dollar AS," ujarnya.

Dia menjelaskan, meskipun kemungkinan harga CPO di pasar dunia bergerak naik mendekati 500 Dollar AS, namun diperkirakan harga TBS kelapa sawit di Kalsel masih kurang dari Rp1.000/kg.

Harga TBS kelapa sawit di Kalsel tersebut, katanya, merupakan harga tertinggi, bila dibandingkan dengan harga TBS yang ada di daerah Sumatera.

Ketika ditanya produksi CPO di Kalsel, dia menyebutkan, dari sejumlah perkebunan kelapa sawit keseluruhan sebanyak 254 ribu hektar dan sudah yang berproduksi sampai saat ini, setahun produksi CPO Kalsel mencapai 400 ribu ton.

Produksi CPO tersebut, jelasnya, berasal dari 14 buah perusahaan CPO yang sudah dibangun dan dalam waktu dekat ini masih ada dua perusahaan yang membangun pabrik CPO yakni satu di Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru. ani/mb05

PT CPN Tak Melaksanakan Plasma?

Kamis, 11 Desember 2008
TANJUNG,- PT Cakung Permata Nusa (CPN) dalam aktivitasnya berinvestasi sektor perkebunan di Kabupaten Tabalong di Desa Kasiau, disinyalir tidak melaksanakan kewajibannya melakukan penanaman plasma untuk dimanfaatkan warga sekitar perkebunan karet dan kelapa sawit tersebut. Bahkan ada dugaan kalau sebagian lahan yang digarap menggunakan lahan milik perusahaan pertambangan batubara, PT Adaro Indonesia.

Menilik pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, setiap perusahaan perkebunan diwajibkan membuat plasma. Inti yang terangkum dari pasal 11 menyatakan, perusahaan perkebunan yang melibihi IUP dan IUP-B, mempunyai kewajiban membangun perkebunan plasma untuk masyarakat sekitar, paling rendah seluas 20 persen dari total seluruh luas areal perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan tersebut. Lokasi areal perkebunan plasma yang diusahakan bagi masyarakat sekitar, nyata berada diluar areal HGU.

Petinggi PT CPN maupun Humas PT CPN, belum ada yang dapat dikonfirmasi. Radar Banjarmasin yang kemarin siang sekira pukul 11.30 Wita mencoba mendatangi kantor PT CPN, nyatanya tak ada satupun dapat memberikan keterangan, termasuk Kabag Humas Stefanus yang tidak berada ditempat. “Kabag Humas sedang keluar daerah, sudah saya hubungi tapi tidak ada nomornya yang aktif bisa dihubungi,” kata seorang staf wanita, Theodore P. (day)

Warga Tuntut Janji PT KJW

Rabu, 10 Desember 2008
PELAIHARI,- Merasa habis masa kesabaran menunggu janji tak kunjung ditepati, sedikitnya 30 orang terdiri dari tokoh masyarakat didampingi Camat Kintap mewakili warga Desa Kintap Kecamatan Kintap mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Selasa (9/12) siang kemarin.

Dalam kunjungannya kali ini, warga diterima langsung anggota Komisi I DPRD Tanah Laut yang dipimpin A. Suntung Yani SSos. Dalam tuntutannya dihadapan anggota dewan, kepala dinas terkait dan perwakilan PT KJW, warga meminta PT Kintap Jaya Wanindo (KJW) menepati sekaligus merealisasikan janjinya sebelum membuka perkebunan kelapa sawit disekitar perkampungan warga.

Dalam tuntutannya yang ditandatangani 198 orang penduduk Desa Kintap, warga meminta PT KJW menepati janji terkait perjanjian antara masyarakat untuk tidak menggarap atau menjadikannya perkebunan kelapa sawit diatas lahan seluas 800 hektare, yang dicadangkan untuk masyarakat Desa Kintap, dengan kata lain warga meminta lahan tersebut dikembalikan kepada warga.

Warga juga meminta PT KJW menepati janjinya untuk tidak menggarap hutan nipah seluas 200 meter dari sungai, lantaran warga menilai nipah sudah menjadi salah satu sumber perekonomian bagi warga setempat.

Dalam poin ketiga, warga pun meminta PT KJW menepati janjinya menjadikan warga pemilik lahan sebagai plasma, sebagaimana dijanjikan PT KJW sebelum melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

“Hingga saat ini janji-janji tersebut belum juga ditepati pihak PT KJW. Dengan tidak ditepatinya janji itu, jelas warga sangat dirugikan dan merasa keberatan dengan sikap PT KJW yang tak merealisasikan janji-janji kepada warga,” ujar juru bicara warga, Suhaimi dalam kesempatan penyampaian aspirasinya.

Sementara itu, dalam menanggapi protes warga, Pjs Manager Plasma PT KJW, Apriansyah mempertanyakan aksi warga. Pasalnya, menurut Apriansyah permasalahan tersebut mengapa baru dipersoalkan saat ini, padahal menurutnya sebelum-sebelumnya warga tidak pernah mempersoalkannya.

“Kenapa masalah ini baru dipersoalkan sekarang, sebelumnya hal ini tidak pernah menjadi masalah,” ujar Apriansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Ir Rahman Said MM mengatakan, pihaknya menerbitkan izin perkebunan, jika tidak ada masalah lagi dengan warga.

“Namun masalah lahan yang dipersoalkan harus benar-benar dikaji terlebih dahulu lahan mana yang dimaksud warga. Jika pun benar, maka saya pikir harus ada kerjasama antara perusahaan dengan warga salah satunya melalui kerjasama plasma,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan jelas antara warga dengan PT KJW. Dewan sendiri masih menganilisa lebih jauh permasalahan yang dipersoalkan warga. (bym)

Jalan Kebun Cemari Sawah

Senin, 01-12-2008 | 07:55:06

PELAIHARI, BPOST - Usahatani padi yang digeluti petani Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalsel terganggu sejak beberapa musim tanam balakangan ini. Ini menyusul acapkalinya sawah tercemar oleh keberadaan jalan kebun perusahaan sawit.

Pencemaran terutama terjadi pada musim penghujan. "Permasalahannya jalan kebun sawit itu kan dibuat mamanggal (membelah) persawahan. Masalahnya lagi, jalan itu tidak dirawat. Kalau hujan, tanahnya longsor ke sawah," sebut Syahruddin, Kaur Umum Desa Batalang.

Keluhan itu disampaikan Syahruddin dihadapan Wabup H Atmari dan jajaran pejabat teras Pemkab Tala, Jumat (28/11), pada acara sarasehan di desa setempat.

Para petani yang dirugikan selama ini tak bisa berbuat apaapa, kendati pertumbuhan dan perkembangan tanaman padinya terganggu. Umumnya mereka tak berani mengadu.

Pihaknya sendiri selaku aparatur pemerintah desa, sebut Syahruddin, pernah berupaya meminta solusi ke manajemen perusahaan. Namun sejauh ini tidak ada respon.

"Karena itu pada kesempatan ini, entah dari instansi apa, kami meminta bantuan Bapak-Bapak sekalian supaya bisa membantu menangani masalah itu," ucap Syahruddin.

Menyikapi hal itu, Wabup H Atmari mengatakan secepatnya jajaran terkaitnya akan menindaklanjutinya. Pengecekan lapangan akan dilakukan guna melihat langsung kondisi persawahan setempat, terutama yang ada di sekitar jalan perusahaan sawit.

Pemerintahannya juga akan memanggil manajemen perusahaan sawit setempat guna diklarifikasi. Jika memang keberadaan jalan itu mengganggu persawahan, maka pihak perusahaan akan diminta bertanggungjawab dan memperbaiki badan jalan.

Keluhan terhadap perusahaan sawit tak terhenti di situ. Warga Desa Batalang juga mengeluhkan kebijakan perusahaan sawit yang terus mengurangi jam kerja. Sekedar diketahui, sebagian warga Batalang menjadi pekerja lepas pada perusahaan sawit itu.

Semula dalam sebulan jam kerja 26 hari, sejak beberapa hari lalu dikurangi menjadi 14 hari kerja. Bahkan, kabarnya pihak perusahaan kembali akan  mengurangi menjadi 3 hari dalam seminggu.

Kebijakan itu dirasakan merugikan pekerja karena praktis mengurangi penghasilan. Padahal sebagian pekerja hanya menggantungkan hidup dari bekerja di perusahaan sawit itu.

Terkait  masalah itu, Kadisnakertrans I Ketut Ardika Suyatna mengatakan pihaknya lebih dulu akan memanggil pihak perusahaan guna menanyakan duduk permasalahannya. "Jika pengurangan jam kerja itu tidak sesuai kontrak (perjanjian kerjasama) dan tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada pekerja, itu jelas pelanggaran."

Namun, lanjut Ketut, jika pengurangan jam kerja jauh-jauh hari telah diberitahukan kepada pekerja, maka pihak perusahaan tidak bisa dipersalahkan. Bisa jadi, kebijakan itu terpaksa ditempuh karena finansial perusahaan sedang merugi menyusul anjloknya harga komoditas sawit saat ini.

"Mungkin juga itu merupakan upaya penyelamatan untuk menghindari PHK. Tapi, untuk jelasnya, kami akan cek recek dulu. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, barulah kami bisa  bertindak," tegas Ketut.