PTPN XIII Buka Kebun Plasma Kelapa Sawit

Rabu, 26 November 2008
PELAIHARI,- Warga Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan, Selasa (25/11) siang kemarin patut bersyukur. Pasalnya, PT Perkebunan Nusantara XIII untuk pertama kalinya telah membuka perkebunan sawit plasma program revitalisasi pola satu manajemen. Dengan kata lain, setelah dibukanya perkebunan kelapa sawit dengan mekanisme plasma inti ini, masyarakat memiliki peran dan keuntungan lebih dan tak perlu menjual lahannya kepada perusahaan.

“Masyarakat selain sebagai pemilik lahan, dia juga bisa berperan sekaligus menjadi karyawan. Jadi tak hanya pembagian keuntungan saja yang akan diperoleh warga, lebih dari itu mereka juga mendapatkan upah dari statusnya yang juga sebagai karyawan perkebunan,” ujar General Manager PTPN XIII, Ir H Sunardi R Taruna MS MBA saat disinggung keuntungan yang diperoleh warga melalui mekanisme inti plasma tersebut.

Dijelaskannya, pada tahap pertama program revitalisasi kelapa sawit ini, pihaknya mencanangkan sedikitnya lebih kurang 2.000 hektare, dengan jumlah lokasi 9 desa berturut-turut Desa Batu Tungku I seluas 194 hektare, Batu Tungku II 106 hektare, Kandangan Lama 150 hektare, Bumi Asih 150 hektare, Sukaramah 100 hektare, Pantai Linuh 150 hektare, Desa Tanjung Kecamatan Bajuin seluas 256 hektare, Sebuhur 140 hektare, dan Desa Batu Mulia 50 hektare.

“Semua ada di empat kecamatan yakni Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, dan Kecamatan Batu Ampar. Namun jumlah itu tersebut cenderung akan bertambah seiring meningkatnya permintaan dari masyarakat. Jadi pada prinsipnya bagi kami PTPN XIII sangat terbuka, jika masyarakat minta maka kami akan buka,” tegas Sunardi.

Sementara persyaratan menjadi plasma beber Sunardi terbilang mudah. Hal itu lantaran pihaknya mengaku terbuka bagi petani manapun asalkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk mempermudah proses berikutnya.

“Satu orang memiliki minimal 4 hektare dengan 2 sertifikat. Pendaftarannya melalui KUD baru kemudian KUD melanjutkannya ke PTPN XIII. Intinya semuanya agar mempermudahkan pola satu manajemen dalam perkebunan tersebut,” ujarnya. (bym)