Kebun Sawit CPN Diprotes Warga

Jumat, 29 Mei 2009 | 06:20 WITA

TANJUNG, JUMAT - Konflik masalah lahan antara masyarakat dan perusahaan kembali terjadi di Kabupaten Tabalong. Sejumlah warga Desa Wayau, Tanjung, Kabupaten Tabalong memprotes pembukaan lahan kebun sawit oleh PT Cakung Permata Nusa (CPN) di desa itu.

Menurut warga, Desa Wayau tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) atau lahan yang dikerjakan PT CPN. Dalam  peta wilayah usaha PT CPN hanya menyebutkan Desa Kambitin Raya.

Untuk itu, masyarakat meminta perusahaan mengembalikan lahan yang tidak termasuk dalam HGU tersebut dan menghentikan penebangan sebelum ada keputusan bersama.

"Saat pertemuan dengan perusahaan beberapa waktu lalu, perusahaan menyatakan siap menghentikan penebangan selama penentuan batas desa di wilayah usaha perusahaan," kata Kades Wayau, Saparin Anwar, Kamis (28/5).

Namun, setelah kesepakatan tersebut itu, perusahaan tetap melakukan penebangan hingga memicu emosi masyarakat. "Puncaknya terjadi Rabu, 20 Mei, warga kesal," katanya.

Informasi diperoleh, diduga karena tak mengindahkan kesepakatan itu, ratusan warga lengkap dengan senjata tajam berunjuk rasa ke perusahaan itu. Bupati Tabalong H Rachman Ramsyi didampingi Wakil Bupati H Muchlis  berusaha memfasilitasi pertemuan masyarakat dan perusahaan, Kamis (28/5), di Aula Pemkab Tabalong.

Untuk memperjelas persoalan HGU, hadir Kepala BPN Tabalong H Syarwani, Kadisbun Tabalong HMJ Saleh,  Camat, Kepala Desa setempat dan unsur muspida.

Bupati Tabalong Rachman Ramsyi menyatakan kurang mengetahui jelas wilayah usaha PT CPN, karena yang menerbitkan HGU perusahaan adalah BPN Pusat. "Pada waktu itu (2001) Pemkab Tabalong tidak dilibatkan," katanya.

Mengenai lahan PT CPN bisa masuk ke Desa Wayau, menurut  Rachman, kemungkinan karena melihat situasi tanah yang luas dan tidak ada yang menggarap, akhirnya diplot.

Sebelum dikerjakan, semestinya kata bupati perusahaan menosialisasikannya kepada masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini, menurutnya perlu dibentuk tim kecil terdiri dari dewan, tokoh masyarakat, pemerintah dan perwakilan masyarakat.