5 Ribu Ha Lahan Sawit Baru Dibuka

Radar Banjarmasin - Kamis, 5 Oktober 2006

KOTABARU – Areal perkebunan kepala sawit baru mulai ditanam di tiga wilayah yaitu Kecamatan Pamukan Utara, Sungai Durian, dan Kecamatan Pamukan Selatan. Pengamanan kelapa sawit akan dilakukan di lahan seluas 5000 hektar yang diprogramkan sampai dengan tahun 2009 mendatang.

Untuk tahap pertama pengamanan lahan 2006 sekarang ini diprogramkan seluas 500 hektar oleh PT Minamas Group yang memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit sekitar 55 ribu hektar di tiga wilayah tersebut.

Secara simbolis Bupati Kotabaru H Sjachrani Mataja, melakukan penanaman perdana di Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara, yang diikuti unsur Muspida Kabupaten Kotabaru.

Areal perkebunan ini termasuk dalam areal kredit primer untuk anggota (KKPA), di mana PT Minamas Group telah resmi menjadi afalis atau penjamin dari program KKPA seluas 5.000 hektare (HA) yang akan dibuka secara bertahap sampai tahun 2009.

Dibukanya program ini berarti keinginan warga tiga kecamatan tersebut sudah terpenuhi, karena keinginan untuk adanya program plasma KKPA kelapa sawit di daerahnya sudah ada.

Selanjutnya tahap kedua yang akan dilaksanakan tahun 2007 nantinya pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dari realisasi program KKPA seluas 1.500 hektar. Begitu juga untuk tahun 2008 dan 2009 akan dibuka lahan dan ditanami kelapa sawit masing-masing 1500 hektar.

General Manager KKPA Masjiwa Bahrun menyatakan, tahapan-tahapan pembukaan perkebunan kelapa sawit akan disesuaikan dengan ketersediaan lahan milik warga tiga kecamatan tersebut.

“Penanaman kepala sawit plasma ini akan disesuaikan dengan ketersediaan lahan warga, serta modal yang dapat dicairkan dari bank," ujarnya, kepada wartawan.

Dukungan dari pihak pemerintah, lanjut Bahrun, sangat diharapkan agar program yang sudah disusun tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Adapun bentuk dukungan itu seperti dalam bentuk rekomendasi untuk mengajukan kredit di bank baru, karena bank yang sekarang ini suku bunganya jauh lebih tinggi dari Bank BRI.

"Kami berharap rekomendasi kepada Bank BRI dan mempercepat izin lokasi diberikan pemerintah daerah, serta legalitas untuk Koperasi Unit Desa (KUD). Agar program kita ini dapat berjalan sesuai rencana," katanya.

Suku bunga komersial yang ditawarkan Bank Niaga untuk membiayai program KKPA adalah Rp 27 juta untuk per hektar, jumlah tersebut sangat memberatkan masyarakat yang juga anggota KKPA.

Selanjutnya untuk tahun 2007 dan seterusnya, Bahrun berharap program KKPA itu dapat dibiayai dari dana Bank BRI yang memiliki suku bunga sangat rendah dan tentunya meringankan beban masyarakat setempat.

Bupati Kotabaru usai penanaman perdana mengatakan, pihaknya siap memberikan rekomendasi kepada Bank BRI serta mempercepat izin lokasi dan legalitas KUD. "Saya siap memberikan dukungan apa yang diminta perusahaan afalis . Tetapi harus diingat bahwa program ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat kita, dan pihak pengelola dana nanti juga harus transparan dan disampaikan kepada masyarakat, untuk menghindari adanya kecurigaan," jelasnya.

Di tempat lain, Bupati Kotabaru juga berharap, agar masyarakat tidak menjual kebun plasmanya kepada orang lain, sehingga rencana awal yang ingin mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan tidak terwujud. (ins)