Revitalisasi Perkebunan

Kamis, 29 Maret 2007
Radar Banjarmasin
KOTABARU,- Meski sudah dicanangkan tahun lalu, namun baru tahun ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru siap melaksanakan program revitalisasi perkebunan. Program ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kotabaru.

"Bersamaan dengan pemerintah pusat mencanangkan program revitalisasi perkebunan, Kotabaru sudah memasukkan program tersebut dalam RPJM," ujar Bupati Kotabaru H Sjachrani Mataja dalam ekspose Program Revitalisasi Perkebunan di aula Pemkab Kotabaru, kemarin.

Pelaksanaan ekspose tersebut dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Kalsel Ir Haryono, Asisten Pembangunan Setdakab Drs Chairansyah, Kepala Dishutbun Kotabaru Ir Hasbi M Tawab MM, para pejabat pemkab, camat, kalangan pengusaha perkebunan, dan LSM.

Program revitalisasi perkebunan, adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah, dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.

Dalam revitalisasi nasional, ada 3 komoditas yang masuk dalan program tersebut seperti kelapa sawit, karet dan kakao (coklat). Ketiga komoditas itu mempunyai peranan sangat strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, mempunyai prospek pasar dalam negeri maupun ekspor, mampu menyerap tenaga kerja baru, dan mempunyai peranan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Program ini mendapat dukungan pendanaan dari lima bank pelaksana, yakni BRI, Bank Mandiri, Bukopin, BPD Sumatera Barat dan BPD Sumatera Utara. Bank-bank tersebut menerapkan bunga murah, yakni 10 persen, untuk peserta progam revitalisasi perkebunan karena ada subsidi dari pemerintah.

Menurut Kadisbun Kalsel Haryono, di Kalsel hanya komoditas kelapa sawit dan karet yang masuk program revitalisasi perkebunan, masing-masing seluas 79.000 ha dan 19.000 ha.

"Untuk Kalsel, hanya tiga kabupaten yang diikutkan program ini, yaitu Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Kita berharap program ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok tani, perusahaan perkebunan swasta/BUMN/BUMD. Karena program ini didukung kredit bank murah dan hanya sampai 2010," ujarnya

Bupati Kotabaru mengatakan, sejumlah kelompok petani kebun di kabupaten ini sudah lama mendambakan dukungan pemerintah terhadap percepatan pengembangan perkebunan, sejak Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) tidak mengucur lagi. Karena itu, Pemkab Kotabaru memasukkan program revitalisasi perkebunan ke dalam RPJM kabupaten ini.

Untuk mendukung revitalisasi perkebunan ini, Pemkab Kotabaru juga melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru, yang sudah mendapat persetujuan DPRD.

Karena itu, Bupati menyerukan kepada perusahaan perkebunan besar swasta nasional (PBSN), BUMN maupun BUMD yang ada di Kotabaru agar benar-benar memanfaatkan peluang ini, dengan melibatkan masyarakat petani kebun sekitarnya.

Sebagai tindak lanjut program ini, Bupati malah telah mengeluarkan langkah proaktif dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/50/KUM Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Kotabaru, dengan Ketua Asisten Pembangunan Setdakab Kotabaru dan Ketua Harian Kepala Dishutbun.

TP3K melibatkan pejabat Dishutbun, Setdakab, Bappeda, Distannak, Dishub, Perindagkop, BPN, Disnakertrans, BRI, GPPI, dan Kadin. Salah satu tugas tim adalah melakukan seleksi terhadap kelompok tani dan perusahaan yang direkomendasikan untuk mengikuti program revitalisasi perkebunan.(ins)