Senin, 15 Januari 2007 02:26:20
--------------------------------------------------------------------------------
Banjarmasin, BPost
Kalsel bertekad menggenjot sektor perkebunan untuk menggantikan sektor batu bara yang selama ini menjadi primadona ekspor dan penyumbang PAD terbesar untuk Pemprov Kalsel.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangan (Disperindag) Kalsel, Drs Subardjo mengungkapkan, kendati nilai ekspor batu bara Kalsel masih tinggi, namun presentase kanaikan dari tahun-ke tahun sangat rendah.
Sebagaimana tahun 2005, volume batu bara yang dihasilkan mencapai 50,928 juta ton lebih dengan nilai 1.587 miliar dolar AS lebih dan 2006 sebanyak 54.381 juta ton dengan nilai 1,629 miliar dolar AS, atau naik 2,68 persen.
Dengan persentase kenaikan yang sangat rendah ini menunjukkan ke depan batu bara sudah tidak bisa lagi dijadikan komoditi andalan ekspor, untuk menopang perekonomian Kalsel.
"Dari data, batu bara Kalsel yang sebelumnya bertahan hingga 100 tahun kini tinggal 25 tahun saja, maka mulai 2007 kita menggenjot perkebunan," katanya.
Untuk komoditi karet alam, tahun 2005 hanya 11.466 ribu ton lebih, dan 2006 naik menjadi 49.979 ribu ton lebih, naik 335,86 persen.
Selain karet, crude palm oil (CPO) atau minyak mentah sawit juga mengalami kenaikan ekspor yang sangat besar, tahun 2005 hanya Rp33,55 ton senilai Rp12,608 juta dolar AS, 2006 menjadi 77,98 ton dengan nilai Rp22.902 juta dolar AS.
Selain sektor perkebunan, sektor perikanan setiap tahunnya juga mengalami kenaikan, yaitu pada 2005 sebesar 1.166 ribu ton lebih, 2006 menjadi 2.687 ribu ton lebih, naik 130,33 persen.ant
--------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Saturday, February 17, 2007
Proyek Sawit Dikejar Waktu
Senin, 08 Januari 2007 00:49
Kandangan, BPost
Proyek penanaman kelapa sawit di dataran tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) seluas 1.000 hektar dikebut. Pasalnya, pertengahan Januari nanti akan dilaksanakan penanaman puncak dihadiri tim dari pusat, bupati dan unsur Muspida setempat.
Menurut Plt Kadishutbun HSS, Ir Udi Prasetyo ditemui Minggu (7/1), berdasarkan pantauan terakhirnya, petani sedang mengerjakan penanaman sisa bibit yang belum tertanam.
Sebelumnya diberitakan BPost beberapa hari lalu, ratusan bibit kelapa sawit di berbagai titik di daerah Loksado dibiarkan telantar.
"Namun saat itu belum habis masa anggaran tahun 2006, artinya petani masih mengerjakan penanaman kelapa sawitnya," bantah Udi.
Namun ia mengakui ada kendala teknis di lapangan sehingga ada bibit kelapa sawit belum tertanam. Pertama, kedatangan bibit kelapa sawit yang diambil dari pusat penelitian kelapa sawit Medan Sumut ternyata melebihi kemampuan menanam petani.
"Setelah bibit didatangkan, petani harus membawanya lagi ke lokasi penanaman yang tentunya memakan waktu," ujar Udi.
Selain itu, sebagian bibit kelapa sawit memang sengaja dilebihkan sekitar lima hingga tujuh batang bibit per satu hektare dengan tujuan untuk tambal sulam serta mengatasi kemungkinan bibit mengalami mati di jalan saat pengiriman.
"Tinggal menunggu sisa yang belum ditanam saja seperti pantauan anda di lapangan beberapa waktu lalu," ujar Udi. ary
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Senin, 01 Januari 2007 01:23:25
BRI Biayai 60.000 Ha Sawit
Jakarta, BPost
Pada tahun 2007 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk akan memulai program kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan dengan menyalurkan pembiayaan senilai Rp2 triliun. Dana itu akan diberikan kepada 15.000 petani untuk pengembangan lahan kelapa sawit seluas 60.000 hektar.
Kredit tersebut akan disalurkan melalui 15 perusahaan inti sawit yang bertindak sebagai mitra dari bank pelaksana. Perusahaan tersebut juga bertindak sebagai penjamin kredit yang disalurkan kepada petani plasma.
"Kelima belas perusahaan tersebut merupakan perusahaan- perusahaan besar dan bonafide di industri kepala sawit. Mereka terdiri dari perusahaan BUMN dan swasta nasional. Perusahaan sawit asing tidak boleh mengikuti program ini mengingat bunga kreditnya disubsidi," kata Direktur BRI Sudaryanto Sudargo, Jumat (29/12).
Akan tetapi, Sudaryanto belum bersedia menjelaskan nama-nama perusahaan yang akan menerima kredit tersebut. Kredit diberikan untuk pengembangan lahan seluas maksimum 4 hektar per satu keluarga petani plasma.
Menurut Sudaryanto, jumlah perusahaan mitra yang berminat ikut program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) akan terus bertambah.
Untuk tahun 2007, BRI menargetkan bisa menyalurkan KPEN-RP sebesar Rp 4 triliun. Untuk tahun-tahun selanjutnya sampai 2010, BRI akan konsisten menyalurkan KPEN-RP Rp3 triliun-Rp4 triliun per tahun.
Saat ini terdapat lima bank yang menyatakan komitmennya untuk menjadi bank pelaksana KPEN-RP. Selain BRI, ada juga Bank Mandiri, Bukopin, BPD Sumatera Utara, dan BPD Sumatera Barat.kcm
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Friday, February 16, 2007
Ratusan Bibit Sawit Telantar
Jumat, 05 Januari 2007 00:46
Kandangan, BPost
Ratusan bibit kelapa sawit proyek penanaman Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2006 di Kecamatan Loksado dibiarkan telantar. Bibit dibiarkan di pinggir jalan perbatasan Kecamatan Padang Batung tanpa ditanam.
Pantauan BPost Selasa (2/1), sebagian bibit sawit ini sengaja diletakkan agak tersembunyi dari pandangan mata. Bibit yang belum ditanam lainnya terdapat di puluhan titik antara lain Malinau, Ni’ih, Panggungan, Halunuk.
Beberapa petani di Loksado saat ditemui mengakui banyak bibit yang belum ditanam. Walaupun biaya pengolahan tanah dan bantuan pupuk sudah diserahkan pihak Dishutbun. Namun, akibat lemahnya pengawasan, banyak bibit belum ditanam.
Beberapa petani mengaku lebih senang menerima pupuk untuk digunakan ke lahan kebun mereka dibanding untuk menanam kelapa sawit. Plt Kadishutbun HSS Udi Prasetyo, dikonfirmasi berjanji akan melakukan pengecekan kembali ke lapangan.
"Kita akan memberi tegoran, karena dalam waktu dekat proyek sawit seluas 1.000 hektare ini akan diresmikan lansung oleh bupati dan Dirjen PLH Dephut RI," katanya. Rencananya, peresmian dilakukan apabila semua bibit sudah tertanam. Proyek pengembangan sawit HSS seluas 1.000 hektare tahun anggaran 2006 didominasi daerah dataran tinggi yakni Padang Batung, Loksado dan Telaga Langsat.
Di Padang Batung bakal ditanam di areal seluas 474 hektare, Loksado 273 hektare dan Telaga Langsat 194 hektare. Daerah lain seperti Kandangan, 23 hektare, Angkinang 32 hektare, Sungai Raya 4 hektare dan di Simpur 5 hektare.
Total luas areal 1.005 hektare dengan rincian 450 hektare menggunakan dana pusat dan 550 hektare menggunakan dana sharing APBD II. Pola penanaman berbasis masyarakat, di mana pemkab menyerahkan bibit kepada kelompok tani untuk ditanam, termasuk biaya pengolahan tanah, pembuatan lobang dan bantuan pupuk. ary
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Senin, 01 Januari 2007 01:23:25
BRI Biayai 60.000 Ha Sawit
Jakarta, BPost
Pada tahun 2007 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk akan memulai program kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan dengan menyalurkan pembiayaan senilai Rp2 triliun. Dana itu akan diberikan kepada 15.000 petani untuk pengembangan lahan kelapa sawit seluas 60.000 hektar.
Kredit tersebut akan disalurkan melalui 15 perusahaan inti sawit yang bertindak sebagai mitra dari bank pelaksana. Perusahaan tersebut juga bertindak sebagai penjamin kredit yang disalurkan kepada petani plasma.
"Kelima belas perusahaan tersebut merupakan perusahaan- perusahaan besar dan bonafide di industri kepala sawit. Mereka terdiri dari perusahaan BUMN dan swasta nasional. Perusahaan sawit asing tidak boleh mengikuti program ini mengingat bunga kreditnya disubsidi," kata Direktur BRI Sudaryanto Sudargo, Jumat (29/12).
Akan tetapi, Sudaryanto belum bersedia menjelaskan nama-nama perusahaan yang akan menerima kredit tersebut. Kredit diberikan untuk pengembangan lahan seluas maksimum 4 hektar per satu keluarga petani plasma.
Menurut Sudaryanto, jumlah perusahaan mitra yang berminat ikut program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) akan terus bertambah.
Untuk tahun 2007, BRI menargetkan bisa menyalurkan KPEN-RP sebesar Rp 4 triliun. Untuk tahun-tahun selanjutnya sampai 2010, BRI akan konsisten menyalurkan KPEN-RP Rp3 triliun-Rp4 triliun per tahun.
Saat ini terdapat lima bank yang menyatakan komitmennya untuk menjadi bank pelaksana KPEN-RP. Selain BRI, ada juga Bank Mandiri, Bukopin, BPD Sumatera Utara, dan BPD Sumatera Barat.kcm
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Kalsel Permudah Izin Investasi Perkebunan
* Serap tenaga kerja eks industri perkayuan
Banjarmasin, BPost
Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin berjanji mulai 2007 ini akan mempermudah izin bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan, baik yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU) maupun izin bagi perusahaan yang baru membuka lahan.
Komitmen mempermudah izin tersebut, menurut Rudy saat ditemui Minggu (31/12) sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja yang banyak kehilangan pekerjaan akibat ambruknya industri perkayuan di daerah ini.
Selain izin, jelas dia, pemerintah juga akan mempermudah permodalan melalui revitalisasi dengan beberapa bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel, dengan konsep plasma inti.
"Bukan hanya invetor yang memiliki HGU saja yang akan kita vasilitasi, tetapi juga investor baru yang ingin membuka lahan di Kalsel juga akan kita berikan perhatian," janjinya.
Menurut Rudy, awaL 2007 ini telah ada investor baru kelapa sawit yang siap menanam di beberapa kabupaten yang potensial untuk ditanami tanaman bahan baku minyak goreng ini.
Bahkan di Banua Enam, pada tahun ini juga akan didirikan kilang kelapa sawit, sehingga hasil perkebunan yang dibawa ke luar daerah dari Kalsel tidak berupa bahan mentah tapi setengah jadi.
Sementara untuk masyarakat, Pemprov Kalsel juga mendorong dengan memberikan bibit gratis diantaranya bibit karet kepada masyarakat, yang dananya diambilkan dari APBN maupun APBD.
Sedangkan bagi pemegang HGU yang hingga kini tidak memanfaatkan arealnya, akan segera dilakukan teguran hingga tiga kali, kalau ternyata masih membandel sesuai peraturan pemerintah berhak untuk mengambil alih lahan tersebut. "Kita akan paksa para pemegang HGU untuk segera melaksanakan investasinya," tegasnya.
Menurutnya, saat ini lahan di Kalsel, terutama lahan rawa mulai banyak dilirik investor, sehingga gubernur sangat yakin, sektor perkebunan di Kalsel ke depan mengalami kemajuan, terutama sektor perkebunan kelapa sawit dan karet.
"Kita akan tetap mendorong perusahaan kayu di Kalsel kembali bangkit, namun juga tetap mencarikan solusi bagi warga yang kehilangan pekerjaan dengan membuka kesempatan seluas-luasnya dibidang perkebunan," jelas Rudy Ariffin. ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Sunday, February 04, 2007
Gunakan PE CPO untuk Litbang Produk Sawit
Selasa, 30 Januari 2007
Jakarta, Kompas - Pemerintah sebaiknya mengembalikan dana pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit nasional. Cara ini dinilai lebih efektif untuk mengembangkan industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir daripada menaikkan pungutan ekspor atau menetapkan kuota ekspor CPO.
"Pungutan ekspor (PE) CPO seharusnya dikembalikan untuk penelitian dan pengembangan (litbang) industri kelapa sawit, promosi, serta pembangunan infrastruktur. Nilai PE CPO kami perkirakan sudah melebihi Rp 6 triliun," kata Ketua Bidang Pemasaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Susanto didampingi Ketua Bidang Riset dan Lingkungan Hidup Gapki Daud Dharsono di Jakarta, Senin (29/1).
Tahun 1998 hingga 2000 pemerintah menetapkan PE CPO sebesar 60 persen dengan harga patokan ekspor 160 dollar AS per ton dan dana yang terkumpulkan sedikitnya Rp 6 triliun. Sejak tahun 2006, pemerintah menurunkan PE menjadi 1,5 persen dengan harga patokan ekspor fluktuatif mengikuti harga CPO di Rotterdam (Belanda) dan Kuala Lumpur (Malaysia).
Menurut Susanto, industri hilir seperti industri olein, minyak goreng, dan sabun memiliki kapasitas terpasang sekitar 22 juta ton per tahun. Akan tetapi, kemampuan menyerap CPO untuk diolah menjadi produk turunan baru sekitar 9 juta ton, sisanya diekspor.
"Kami mengekspor CPO karena industri hilir nasional belum efisien untuk mengolah CPO. Pemerintah jangan membuat kebijakan yang menakutkan investor," kata Susanto.
Ketenangan investor
Di tempat terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan, pemerintah harus dapat membuat kebijakan prioritas. Kebijakan yang tidak stabil hanya akan membuat investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia kabur. Kebijakan yang paling efektif saat ini adalah sistem insentif untuk pengembangan industri hilir. Peningkatan nilai tambah tidak sekadar diperoleh dengan memproduksi CPO di dalam negeri.
Menurut Faisal, pengusaha pasti akan langsung terjun ke industri hilir jika ada potensi keuntungan di sana dan pemerintah mendukungnya dengan kepastian peraturan. Demikian juga sebaliknya, sekeras apa pun usaha pemerintah mendorong pengusaha terjun ke industri hilir, tanpa dukungan stabilitas aturan, mereka tidak akan berinvestasi.
"Menghapus pungutan ekspor dan memberikan insentif fiskal pada produk kelapa sawit sejak hulu hingga hilir akan memberikan nilai tambah. Misalnya, lapangan kerja meningkat, pertumbuhan teknologi industri kelapa sawit, dan berbagai dampak positif lainnya," kata Faisal. (ham)
Jakarta, Kompas - Pemerintah sebaiknya mengembalikan dana pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit nasional. Cara ini dinilai lebih efektif untuk mengembangkan industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir daripada menaikkan pungutan ekspor atau menetapkan kuota ekspor CPO.
"Pungutan ekspor (PE) CPO seharusnya dikembalikan untuk penelitian dan pengembangan (litbang) industri kelapa sawit, promosi, serta pembangunan infrastruktur. Nilai PE CPO kami perkirakan sudah melebihi Rp 6 triliun," kata Ketua Bidang Pemasaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Susanto didampingi Ketua Bidang Riset dan Lingkungan Hidup Gapki Daud Dharsono di Jakarta, Senin (29/1).
Tahun 1998 hingga 2000 pemerintah menetapkan PE CPO sebesar 60 persen dengan harga patokan ekspor 160 dollar AS per ton dan dana yang terkumpulkan sedikitnya Rp 6 triliun. Sejak tahun 2006, pemerintah menurunkan PE menjadi 1,5 persen dengan harga patokan ekspor fluktuatif mengikuti harga CPO di Rotterdam (Belanda) dan Kuala Lumpur (Malaysia).
Menurut Susanto, industri hilir seperti industri olein, minyak goreng, dan sabun memiliki kapasitas terpasang sekitar 22 juta ton per tahun. Akan tetapi, kemampuan menyerap CPO untuk diolah menjadi produk turunan baru sekitar 9 juta ton, sisanya diekspor.
"Kami mengekspor CPO karena industri hilir nasional belum efisien untuk mengolah CPO. Pemerintah jangan membuat kebijakan yang menakutkan investor," kata Susanto.
Ketenangan investor
Di tempat terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan, pemerintah harus dapat membuat kebijakan prioritas. Kebijakan yang tidak stabil hanya akan membuat investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia kabur. Kebijakan yang paling efektif saat ini adalah sistem insentif untuk pengembangan industri hilir. Peningkatan nilai tambah tidak sekadar diperoleh dengan memproduksi CPO di dalam negeri.
Menurut Faisal, pengusaha pasti akan langsung terjun ke industri hilir jika ada potensi keuntungan di sana dan pemerintah mendukungnya dengan kepastian peraturan. Demikian juga sebaliknya, sekeras apa pun usaha pemerintah mendorong pengusaha terjun ke industri hilir, tanpa dukungan stabilitas aturan, mereka tidak akan berinvestasi.
"Menghapus pungutan ekspor dan memberikan insentif fiskal pada produk kelapa sawit sejak hulu hingga hilir akan memberikan nilai tambah. Misalnya, lapangan kerja meningkat, pertumbuhan teknologi industri kelapa sawit, dan berbagai dampak positif lainnya," kata Faisal. (ham)
Subscribe to:
Posts (Atom)