Dewan Pertanyakan Proyek Sawit

Sabtu, 21 April 2007 02:20

Kandangan, BPost
Proyek penanaman kelapa sawit kembali di kritik anggota DPRD Hulu Sungai Selatan, saat pembahasan LKPJ Bupati tahun 2006, Kamis (19/4. Proyek Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini dinilai tak terarah dan pengawasannya masih lemah. Padahal telah menguras anggaran miliaran rupiah.

Jakfar SHut dari Fraksi PKS menyatakan, dishutbun masih belum memiliki rencana tata ruang dan wilayah perkebunan sehingga saat proyek akan dilaksanakan harus menunggu proposal masyarakat yang ingin tanahnya ditanami sawit.

Bahkan, tambah Yusuf Ardi dari PDIP, hasil temuan di lapangan, lahan kelapa sawit tumpang tindih dengan lahan karet dan padi. "Jaraknya sangat dekat satu sama lain jadi saya bingung mana yang dikalahkan," tukasnya.

Anggota dewan lain juga menuding pengawasan proyek tersebut masih lemah, sehingga banyak terjadi kerancuan saat penanaman di lapangan.

Plt Kadishutbun Udi Prasetyo menjelaskan penanaman kelapa sawit sebenarnya tetap jadi prioritas, namun penanganannya lebih banyak dialokasi ke APBD. Sementara proyek sawit dan karet diperbesar agar bisa menarik dana dari pusat dan provinsi.

Tahun 2007, proyek ini tetap dilanjutkan dengan luas mencapai 450 hektare. Mengenai pengawasan jelasnya tidak bisa semua dibebankan kepada dishutbun.

Kebun sawit telah diserahkan kepada masyarakat karena lahannya milik mereka sendiri. Beberapa tanaman ini memang diserang binatang seperti sapi dan babi. "Bahkan milik pembakal daunnya dimakan sapi, tapi tak mau menegur pemilik sapinya," katanya.

Diharapkan masyarakat pemilik lahan ini ikut berpartisipasi mengawasi.

Karena hasil tanaman kelapa sawit itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Apalagi per hektare lahan yang ditanami pemiliknya mendapatkan dana pemeliharaan lebih Rp200 ribu. "Tahun 2007 pemerintah juga menganggarkan untuk seluruh pemilik lahan," terangnya. ary