Indonesia-Malaysia Kampanye Pro Kelapa Sawit

Senin, 22 September 2008 12:37 redaksi

Lahan rawa yang dulunya dipenuhi hutan galam di beberapa kawasan Margasari, Kecamatan Candi Laras Selatan (Kabupaten Tapin) kini disulap dijadikan areal perkebunan skala besar kelapa sawit. Bibit sawit sebelum ditanam di beberapa lahan yang sudah disiapkan (fot:mb/dok)

INDONESIA dan Malaysia yang selama ini sering berseberangan kali ini bergandeng tangan dalam upaya menangkal isu miring seputar kelapa sawit yang dinilai merusak lingkungan dan bahkan membuat punahnya orang utan.

Kedua menteri pertanian negara serumpun sepakat melancarkan kampanye pro kelapa sawit di Eropa dengan mengadakan pertemuan segitiga dengan anggota Parlemen Eropa di gedung Parlemen Eropa di Brussel baru-baru ini.

Rombongan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Peter Chin juga mengadakan kunjungan ke Denhaag dan mengelar konperensi dunia mengenai kelapa sawit, "World Sustainable Palm Oil Conference", di Royal Garden Hotel London.

Konferensi dunia yang bertemakan The Road Ahead for Sustainable Palm Oil berlangsung selama sehari penuh itu digelar oleh Dewan Palm Oil Malaysia bersama Institute Asian Strategis and Leadership Malaysian palm Oil Council dan dilanjutkan dengan joint press conference.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono kepada koresponden Antara London mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat memberikan informasi yang tepat kepada dunia mengenai kelapa sawit.

"Kami merasa banyak sekali hal-hal yang dirasakan negatif mengenai minyak kelapa sawit," ujar Anton yang penah belajar di Universitas Reading, Inggeris. Menurut menteri, minyak kelapa sawit banyak keuntungannya dan juga bagi Indonesia maupun Malaysia menjadi komoditi yang sangat penting.

Indonesia dan Malaysia merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar dunia termasuk ke Eropa yang mencapai sekitar 85 persen. Indonesia pada 2007 mampu menghasilkan 16,9 juta ton minyak kelapa sawit dan Malaysia memproduksi 15,82 juta ton minyak sawit. Sementara lebih dari lima juta tenaga kerja terlibat di perkebunan kelapa sawit mulai menanam, mengelola dan sampai memasyarakatkan.

Bahkan bisa mencapai lebih dari 11 juta tenaga kerja yang dapat diserap, belum lagi devisa Negara yang diperoleh dari minyak kelapa sawit. "Kami merasa banyaknya hal-hal yang negatif karena kesalahpahaman belaka, tapi mungkin ada juga unsur-unsur persaingan," ujarnya.

Untuk itu, Malaysia dan Indonesia sejak tahun lalu aktif melakukan kampanye bersama dengan mendatangi beberapa negara, institusi dan juga melakukan dialog dengan pengusaha untuk menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya.

Misi yang kali ini diharapkan akan membawa manfaat dan dapat melakukan berbagai rancangan bersama dengan Indonesia, ujar Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Peter Chin. Peter Chin mengatakan Indonesia memproduksi kelapa sawit lebih besar dari pada Malaysia dan untuk itu kerjasama sangat penting.

"Kita tidak melihat ini suatu persaingan," ujar Datuk Peter Chin. Menurut Anton, dari berbagai pertanyaan yang disampaikan dalam konferensi telah terjadi pergeseran dan banyak yang lebih paham mengenai keuntungan kelapa sawit.

Punah

Berbeda dengan apa yang ditudingkan oleh berbagai LSM mengenai tanaman kelapa sawit yang dituding merusak lingkungan dan juga penyebab punahnya orang utan. Ada indikasi kemajuan mengenai pemahaman mengenai industri minyak kelapa sawit, ujarnya.

Diakuinya berbagai informasi yang tidak benar mengenai kelapa sawit diantaranya isu deforestasi sesuatu hal yang tidak benar, industri kelapa sawit merusak hutan. "Itu tidak benar," tegasnya menambahkan argumentasi total lahan atau daratan 190 juta hektar yang 130 hektar merupakan areal hutan.

Dari 130 juta hektar areal hutan itu sekitar 86 juta hektar masih utuh dan sisanya sudah tidak utuh lagi dan ini disebabkan bukan karena kelapa sawit melainkan lebih kepada ilegal loging.

"Untuk itu, kami punya pekerjaan rumah untuk menghutankan kembali lahan yang disebabkan illegal loging ini," tegasnya. Areal pertanian masih dibawah 40 juta hektar sementara kelapa sawit hanya menempati areal sebesar 6,3 juta hektar, dan bila dibandingkan sangat jauh pengunaan areal pertanian.

Menurut Anton, Departemen Pertanian sangat konsen dengan koservasi hutan dan kita dedikasikan sebesar 32,6 juta hektar sebagai hutan lindung yang digunakan perlindungan orang hutan dan juga hutan konservasi.

"Tidak benar isu deforestasi itu kalaupun terjadi merupakan tindakan ilegal dan mungkin dilakukan masyarakat karena batasan hutan yang tidak jelas dan adanya inisiatif masyarakat untuk menanam kembali hutan. Jusru kami menanam kembali hutan hutan yang sudah ditinggalkan," ujarnya.

Menurut Menteri tidak ada peraturan di Indonesia yang membuka hutan untuk menanam kelapa sawit kecuali hutan konversi yang memang didedikasikan untuk pertanian. Sementara itu Dubes RI untuk Kerajaan Inggeris Raya dan Republik Irlandia Yuri Octavian Thamrin mengatakan Konperensi dunia mengenai kelanjutan kelapa sawit ini merupakan forum yang baik untuk mengklarifikasi salah pengertian mengenai CPO.

Diakuinya CPO merupakan komoditas yang sangat strategis yang menghasilkan devisa bagi Indonesia dan Malaysia selain kedua Negara menjadi pengekspor terbesar di dunia menguasai 87 persen pasar global. Diharapkannya forum yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari berbagai kalangan itu akan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah secara kooperatif baik dari pihak LSM, pemerintah dan juga pengusaha dan juga para ahli.

Langkah gencar Indonesia melobi Uni Eropa berlanjut dan Menteri Pertanian tahun lalu bertemu pihak Komisi Eropa yang menangani masalah pembaharuan energi Uni Eropa dan pekan silam Indonesia dan Malaysia mengeluarkan Komunike Bersama.

Komunike bersama yang antara lain berisi sanggahan terhadap kampanye negatif soal kelapa sawit hanya berdasar data sekunder dan tidak berdasar studi ilmiah. Dalam akhir pertemuan, Indonesia dan Malaysia kembali menegaskan dan mendesak Parlemen Eropa untuk mau mendengar sikap Indonesia dan Malaysia.

Nampaknya usaha bersama Indonesia dan Malaysia ini akan dapat mengubah citra kelapa sawit yang banyak digunakan berbagai keperluan, apalagi industri sawit antara kedua negara serumpun yang bermula dari Afrika dan ditanam di Taman Botani Bogor, Indonesia sejak tahun 1848 punya sejarah panjang. (zeynita gibbon

Polres Terus Periksa PT Smart

Selasa, 16-09-2008 | 09:34:03

BANJARMASIN, BPOST - Kapolres Kotabaru, Kalsel AKBP Saidal Mursalin bertindak tegas terhadap perusak cagar alam dengan melakukan penyidikan terhadap PT Smart. Sayangnya, Kapolres tak bersedia dikonfirmasi perkembangan lidik pabrik sawit milik PT Smart.

Perusahaan ini ditenggari berada di atas cagar alam, namun hingga sekarang belum ada pihak PT Smart yang ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sejauh mana back up Polda Kalsel, atas kasus cagar alam juga tidak jelas.

"Nanti saja, tak enak kita bicarakan aib itu, usai program tableg," kata Saidal Mursalin di Masjid Mapolda Kalsel.

Sebelumnya, tanpa banyak yang tahu, diam-diam jajaran Polres Kotabaru melakukan penyidikan terhadap areal lahan sawit PT Smart di Desa Tarjun, Kotabaru.

Pasalnya, lahan perkebunan sawit yang berada dekat pabrik semen tersebut diduga berada di kawasan cagar alam yang seharusnya tidak boleh dialihfungsikan, kecuali dengan syarat tertentu. Untuk  itulah penyidik polres melakukan pemeriksaan.

Informasi diperoleh Metro Banjar, penyelidikan dari polisi ini bermula dari informasi tentang perkebunan sawit yang masuk di areal cagar alam. Berdasarkan hal itu, petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap lahan sawit tersebut, sejak awal Juli 2008. Koordinat atas lahan itu pun diukur.

Meski begitu, petugas tak bisa bekerja sendiri. Untuk mendapat kepastian areal itu masuk ke cagar Alam Selat Laut Kotabaru atau tidak, maka polisi berkoordinasi dengan petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel.

Pasalnya, pihak BKSDA lah yang mengetahui batasan cagar alam di sana. Lalu, BKSDA mengirimkan tim untuk melakukan pengukuran. Ditemani jajaran reskrim Polres, pengukuran pun dilakukan.

Info diperoleh Metro Banjar, hasil pengukuran pun akhirnya telah didapat. Ternyata, areal perkebunan sawit itu memang ada yang masuk dalam kawasan cagar alam Selat Laut, Kotabaru.

Kapolres Kotabaru, AKBP Drs Sahidal Mursalin, melalui Kasatreskrim, AKP Suhasto, yang dikonfirmasi, Minggu (27/7), membenarkan pihaknya tengah melakukan penyidikan atas kasus ini.

“Iya, telah masuk penyidikan,” cetusnya seraya menambahkan anggotanya tengah memintai keterangan berbagai pihak untuk kasus ini.

Disinggung tentang hasil pengukuran dari pihak BKSDA apakah lahan sawit PT Smart itu masuk dalam kawasan cagar alam, Suhasto tak menampiknya.

“Iya, hasil pengukuran BKSDA telah keluar. Memang, areal sawit PT Smart masuk dalam kawasan cagar alam,” ungkap mantan salah satu Kanit Tipikor Polda Kalsel ini.

Kembali ditanya berapa luas areal yang masuk dalam kawasan cagar alam, Suhasto mengatakan, sekitar 24 hektare.

“Kita telah memintai keterangan dua orang dari PT Smart,” ungkap pria yang pernah menangani kasus dugaan korupsi runway Bandara Syamsudin Noor.

Sementara itu, keterangan lain yang diperoleh, jajaran Polres Kotabaru tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa areal, baik pelabuhan khusus maupun sawit, yang diduga masuk kawasan cagar alam yang ada.

Sekitar 16 Ribu Penduduk Berharap Jadi Peserta Plasma Sawit

Sabtu, 13 September 2008 12:35 redaksi

KOTABARU - Sekitar 16 ribu penduduk pada 13 Desa di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru mendambakan bisa menjadi peserta dan petani plasma perkebunan besar swasta (PBS) kelapa sawit.

"Sudah lama warga kami mendaftarkan diri untuk bisa menjadi peserta dan petani plasma PBS kelapa sawit seperti halnya warga di daerah lain," kata Camat Pamukan Utara, Johansyah, Jum`at.

Padahal ke-13 desa di wilayah Pamukan Utara seluruhnya dikelilingi areal perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PBS PT Minamas Group.

Pemerintah Kecamatan Pamuka Utara berharap keinginan warga dapat direspon pihak perusahaan PBS dan instansi terkait.

Calon peserta petani plasma tercatat di Desa Binturung sebanyak 3.204 jiwa, Desa Lintang Jaya sebanyak 894 jiw, Desa Wonorejo 632 jiwa, Desa Mulyo Harjo sebanyak 828 jiwa, Desa Pamukan Indah sebanyak 405 jiwa, Desa Sekayu Baru 989 jiwa, dan Desa Betung 1.238 jiwa.

Selain itu Desa Balai Mea sebanyak 867 jiwa, Desa Bepara sebanyak 2.635 jiwa, Desa Bakau sebanyak 2.025 jiwa, Desa Kalian 604 jiwa, Desa Harapan Baru sebanyak 1.602 jiwa dan Desa Tamiang sebanyak 317 jiwa.

Menurut Johansyah, sudah tidak terhitung lagi usahanya melakukan pendekatan dengan pihak PT Minamas agar keinginan sekitar 16 ribu warga masyarakat Pamukan Utara terealisasi, namun belum menunjukan tanda-tanda untuk disetujui.

Karena pihak perusahaan berdalih untuk membuka perkebunan plasma diperlukan lahan minimal 500 hektare (ha) dalam satu hamparan, sedangkan lahan yangt tersedia di setiap desa di wilayah kami, jumlah diperkirakan kurang dari 500 ha. Karena sisanya adalah sudah berupa tanaman perkebunan kelapa sawit milik perusahaan PT Minamas.

Bahkan desa Binturung yang telah dijanjikan perusahaan akan mendapatkan jatah plasma sekitar 350 ha, sejak tiga tahun lalu itupun hingga saat ini belum terealisasi.

Pihak Kecamatan Pamukan Utara mengaku kesulitan melakukan pendekatan kepada perusahaan PT Minamas, agar keinginan masyatakatnya untuk memiliki perkebunan plasma kelapa sawit dikabulkan.

Menurutnya, keinginan masyarakat Pamukan Utara untuk memiliki plasma perkebunan kelapa sawit cukup beralasan karena sejak berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah itu, masyarakat hanya jadi penonton dan karyawan biasa.

Mereka hanya mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaanya, bukan sebagai pemilik plasma yang mendapatkan penghasilan dari hasil panenannya kelapa sawit.

"Bagaimana mereka bisa maju dan lebih sejahtera, jika mereka tidak memiliki kebun sendiri, karena gaji yang diterima setiap bulan pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Berbeda jika mereka memiliki plasma mereka akan mendapatkan penghasilan dari hasil panen dan mendapatkan gaji sebagai karyawan perkebunan," ucapnya.ant/elo

Perkebunan Sawit Eks Tebu Mulai Menghasilkan

Sabtu, 06 September 2008 13:37 redaksi

PELAIHARI - Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan mencatat di Kabupaten Tanah Laut ini saja telah dibuka lahan perkerbunan sawit milik rakyat seluas 6.050 hektare.

"Program kelapa sawit rakyat ini berlangsung sejak tahun 2003 hingga 2006," kata Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan Ir Hariyono.

Dari 6.050 hektare perkebunan kelapa sawit yang dimiliki sekitar 3.000 petani eks Plasma Tebu. Dari jumlah itu, sebanyak 1.325 hektare perkebunan sawit program tahun 2003 sebagian besarnya sudah menghasilkan.

Pada bulan Agustus 2008, petani menyebutkannya tanaman sawit sedang berbunga, dan dalam dua bulan kedepan petani bisa menikmati hasil produksi.

Walaupun begitu, petani masih saja bisa panen meski tidak begitu besar yakni 60 kilogram/hektare/15 hari atau 120 kilogram tandan buah segar/bulan/hekatre.

"Dalam satu bulan, kami panen 2 kali," ujar Asnan warga Tungkaran Salang, Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Asnan sendiri merupakan petani pengaraf lahan seluas 10 hektare, milik orang Banjarmasin. Di daerah ini, memang relatif sulit menemukan petani pemilik lahan kelapa sawit yang mengaraf langsung tanahnya. Kebanyakan lahan sawit milik transmigrasi ini sudah dijual kepada orang kota, seperti orang Banjarmasin.

Ucapan Asnan, senada dengan ucapan Mas'ud petani pemilik lahan seluas tujuh hektare dan Saleh yang mengaraf sendiri lahan seluas tiga hekatre. Dua petani asal daerah kelahiran Maselembo Jawa Timur, sudah satu terakhir menikmati hasil panen kelapa sawit.

Uniknya, rata-rata petani kelapa sawit didaerah ini tidak mengerti apa yang dinamakan CPO. Jadi ketika ditanya, pengaruh turunnya harga CPO, mereka tidak bisa menjawab.

Turunnya naiknya harga CPO hanya diketahui para pekebun besar, seperti PT Perkebunan Nusantara XIII (persero). General Manager PT PN XIII yang juga Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Kalimantan Selatan Sunardi R Taruna, menyebutkan harga CPO yang semula Rp9.000 hingga Rp10 ribu/kg, turun menjadi Rp6.500/kg untuk saat ini.

Hal ini tentunya berdampak pada tingkat harga beli

TBS dari semula Rp1.900/kg, menjadi Rp1.100/kg/tbs. Penurunan harga beli TBS ini memang belum dirasakan petani pemilik kelapa sawit, karena rata-rata petani menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul.

Dimasa untuk saat ini, hasil panen petani di Pelaihari diharga Rp1.200/kg."Dalam dua kali panen, saya menjualnya Rp1.200/kg," ujar Mas'ud, seraya menambahkan, untuk satu kali panen, dirinya dapat Rp60 ribu atau Rp120 ribu/hektare/bulan.tnr

PT Smart Bantah Pabrik Dalam Cagar Alam

Sabtu, 06 September 2008 13:43 redaksi

BANJARMASIN - PT Smart tbk membantah telah mendirikan pabrik pengolahan minyak goreng di kawasan cagar alam, melainkan kawasan budi daya Desa Tarjun Kecamatan, Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan (Kalsel).

Bantahan tersebut disampaikan juru bicara PT Smart, Rudy. kepada wartawan via telepon, Jumat.

Ia menilai, munculnya anggapan pabrik minyak goreng itu dibangun di lahan cagar alam hanya kesalah pahaman, karena adanya perbedaan sudut pandang.

Pembangunan pabrik minyak goreng yang dilakukan PT Smart hanya mengacu kepada tata ruang tata wilayah Kabupaten Kotabaru Kalsel, sehingga tidak mencaplok kawasan cagar alam, seperti apa yang telah diberitakan selama ini, katanya.

Sebelumnya dari catatan, Kapolda Kalsel Drs Anton Bachrul Alam mengungkapkan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pencaplokan kawasan cagar alam oleh PT Smart sebuah perusahaan sawit besar di Indonesia.

Perkembangan kasus PT Smart yang hingga saat ini ditangani Polres Kotabaru masih terus dipantau pihak Polda Kalsel guna memastikan kelanjutan kasus yang berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, jelas Anton.

Pada kesempatan terpisah Bupati Kotabaru Sjachrani Mataja melalui Kasubag Humas Pemkabnya, Zapidi ketika di konfirmasi membenarkan Bupatinya mengeluarkan izin pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit milik PTSmart tersebut.

Menurut peraturan tata ruang tata wilayah Kabupaten Kotabaru, kawasan Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir itu bukanlah kawasan cagar alam sehingga Bupati berani memberikan izin pembangunan pabrik PT Smart, kata Zapidi.

PT Smart diduga mendirikan pabrik di kawasan cagar alam yang berada di Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir seluas 13 Hektare. Atas dugaan tersebut, pihak Kepolisian setempat menurunkan tim untuk memproses kasus itu sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.ant/mb06

Investasi Sawit Disetop

Minggu, 31-08-2008 | 00:48:20

PELAIHARI, BPOST - Jauh hari sebelum ahli/pengamat ekologi di daerah ini menyebut perkebunan kelapa sawit turut memperparah bencana banjir tahunan, Bupati Tala Drs H Adriansyah telah melakukan sesuatu. Investasi perkebunan kelapa sawit telah dibatasi.

“Kita sudah membatasi ekspansi kebun sawit, sangat kita perketat,” ucap Adriansyah kepada BPost usai menghadiri sidang paripurna dewan dengan agenda pendapat akhir fraksi DPRD terhadap LPj Tahun 2007, Kamis (28/8).
Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini mengatakan pembatasan kebun sawit antara lain didasarkan atas besarnya ekspansi luasan perkebunan oleh perusahaan swasta. Sementara lahan yang tersedia kian menipis, padahal komoditas perkebunan lainnya dan sektor pertanian perlu ditingkat lagi.
Pertimbangan lainnya yakni karakteristik kelapa sawit yang tergolong tanaman rakus air tanah, sementara daya ikat terhadap air hujan tergolong kecil.
“Intinya dalam pengembangan perkebunan, perlu penyeimbang antarkomoditas produktif lainnya. Contohnya karet, ini perlu diperluas lagi, selain ekonomis dan mudah diperlihara, juga memiliki daya serap yang lebih baik terhadap air hujan,” jelas Aad begitu H Adriansyah disapa.
Sektor pertanian juga dinyatakannya mesti ditingkatkan lagi, baik tanaman padi maupun tanaman hortikultura lainnya. Lahan-lahan tidur produktif yang ada akan difokuskan untuk pengembangan sektor ini guna memperkuat ekonomi kerakyatan.
Namun Aad tidak sependapat jika kebun sawit dituding sebagai penyebab utama banjir. “Banjir di Tala sudah terjadi sejak dulu, ketika kebun sawit belum ada. Saya rasa ini terkait perubahan iklim global,” katanya.
Seperti diwartakan, ahli ekologi dan aktivis lingkungan menyebutkan meningginya volume dan intensitas banjir di Tala, Tanah Bumbu, dan Kotabaru disebabkan dangkalnya daerah aliran sungai (DAS). Laju sedimentasi tinggi akibat tingkat erosi yang tinggi pula.(roy)

Ratusan Ribu Hektare

KEBUN kelapa sawit di Tala memang cukup pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari catatan yang ada, setidaknya total luasannya mencapai ratusan ribu hektare.
Perusahaan kelapa sawit swasta yang tergolong besar yaitu PT Smart Tbk, PT Kintap Jaya Wattindo (KJW), PT Indoraya Everlatex, PT GMK (sebelumnya PT Damit Mitra Sekawan), PT Pola Kahuripan Inti Sawit (PKIS), PTPN XIII, PT SSJ, PT SSA.
Lokasi kebunnya tersebar di beberapa kecamatan, seperti Jorong, Kintap, Batu Ampar, Pelaihari, Takisung, dan Kurau. Satu perusahaan telah memiliki pabrik CPO (crude palm oil) yaitu PT Smart. Tiga perusahaan lainnya saat ini sedang membangun pabrik CPO, yaitu PT KJW, PT PKIS, dan PTPN XIII. Pembangunan pabrik CPO PT KJW bahkan baru selesai dan saat ini sedang uji coba. (roy)

Investasi Sawit Disetop

Minggu, 31-08-2008 | 00:48:20

PELAIHARI, BPOST - Jauh hari sebelum ahli/pengamat ekologi di daerah ini menyebut perkebunan kelapa sawit turut memperparah bencana banjir tahunan, Bupati Tala Drs H Adriansyah telah melakukan sesuatu. Investasi perkebunan kelapa sawit telah dibatasi.

“Kita sudah membatasi ekspansi kebun sawit, sangat kita perketat,” ucap Adriansyah kepada BPost usai menghadiri sidang paripurna dewan dengan agenda pendapat akhir fraksi DPRD terhadap LPj Tahun 2007, Kamis (28/8).
Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini mengatakan pembatasan kebun sawit antara lain didasarkan atas besarnya ekspansi luasan perkebunan oleh perusahaan swasta. Sementara lahan yang tersedia kian menipis, padahal komoditas perkebunan lainnya dan sektor pertanian perlu ditingkat lagi.
Pertimbangan lainnya yakni karakteristik kelapa sawit yang tergolong tanaman rakus air tanah, sementara daya ikat terhadap air hujan tergolong kecil.
“Intinya dalam pengembangan perkebunan, perlu penyeimbang antarkomoditas produktif lainnya. Contohnya karet, ini perlu diperluas lagi, selain ekonomis dan mudah diperlihara, juga memiliki daya serap yang lebih baik terhadap air hujan,” jelas Aad begitu H Adriansyah disapa.
Sektor pertanian juga dinyatakannya mesti ditingkatkan lagi, baik tanaman padi maupun tanaman hortikultura lainnya. Lahan-lahan tidur produktif yang ada akan difokuskan untuk pengembangan sektor ini guna memperkuat ekonomi kerakyatan.
Namun Aad tidak sependapat jika kebun sawit dituding sebagai penyebab utama banjir. “Banjir di Tala sudah terjadi sejak dulu, ketika kebun sawit belum ada. Saya rasa ini terkait perubahan iklim global,” katanya.
Seperti diwartakan, ahli ekologi dan aktivis lingkungan menyebutkan meningginya volume dan intensitas banjir di Tala, Tanah Bumbu, dan Kotabaru disebabkan dangkalnya daerah aliran sungai (DAS). Laju sedimentasi tinggi akibat tingkat erosi yang tinggi pula.(roy)

Ratusan Ribu Hektare

KEBUN kelapa sawit di Tala memang cukup pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari catatan yang ada, setidaknya total luasannya mencapai ratusan ribu hektare.
Perusahaan kelapa sawit swasta yang tergolong besar yaitu PT Smart Tbk, PT Kintap Jaya Wattindo (KJW), PT Indoraya Everlatex, PT GMK (sebelumnya PT Damit Mitra Sekawan), PT Pola Kahuripan Inti Sawit (PKIS), PTPN XIII, PT SSJ, PT SSA.
Lokasi kebunnya tersebar di beberapa kecamatan, seperti Jorong, Kintap, Batu Ampar, Pelaihari, Takisung, dan Kurau. Satu perusahaan telah memiliki pabrik CPO (crude palm oil) yaitu PT Smart. Tiga perusahaan lainnya saat ini sedang membangun pabrik CPO, yaitu PT KJW, PT PKIS, dan PTPN XIII. Pembangunan pabrik CPO PT KJW bahkan baru selesai dan saat ini sedang uji coba. (roy)