Rabu, 24 Januari 2007 00:46
LINTAS BANUA
AMUNTAI- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mengembangkan program komiditi perkebunan kelapa sawit dilahan rawa. Pengembangan akan diarahkan di Kecamatan Danau Panggang dan Amuntai Selatan, Desa Kayakah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan HSU, Nurhadi Riswandi mengatakan, sementara ini, pihaknya masih mengembangkan tanaman percobaan kelapa sawit, di Desa Baringin Kecamatan Banjang kurang lebih 10 hektare, dan di Desa Tebing Hiring Amuntai Utara seluas 8 hektare.
Luas potensi lahan rawa Kabupaten HSU yang bisa di tanami sawit sekitar 52.000 hektare. Sudah ada investor yang akan melakukan kajian awal pengembangan sawit di lahan rawa.
Pengembangan komoditi lain, sebut Nurhadi, di antaranya tanaman nilam. Walau masih percobaan sekitar 2 hektare di Pulau Damar, warga diharapkan mengembangkan bahan baku pembuatan minyak nilam yang biasa digunakan untuk bahan kosmetik.ori
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Saturday, January 27, 2007
Rp1 Triliun Untuk Buka Perkebunan
Rabu, 24 Januari 2007 02:42
Banjarmasin, BPost
Imbauan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla supaya perbankan meningkatkan perannya dalam pengembangan komoditi perkebunan di Kalsel disambut baik pihak PT Bank Mandiri.
Untuk tahun 2007 sampai 2010 ini pihak Bank Mandiri menyediakan dana sebesar Rp1 triliun untuk membuka lahan perkebunan seluas 24 ribu hektare di beberapa wilayah di Kalsel.
"Programnya mulai sekarang hingga Desember 2010, kanapa waktunya lama karena untuk perkebunan tidak bisa sebentar," kata Budi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri usai pengkuhan kerukunan Saudagar Banjar di Mahligai Pancasila, Selasa (23/1).
Cara mendapatkan kredit ini, kata Budi, sangat mudah, pengusaha harus bekerjasama dengan Dinas Perkebunan melalui perkebunan inti plasma, lalu menyampaikan ke bupati, Gubernur Kalsel, ke bank baru ke petani.
"Jadi pengucuran dananya lewat perusahaan inti. Saya jamin prosesnya tidak sulit dan pihak bank kalau semua proses dilalui pencairannya tidak memakan waktu lama," kata dia meyakinkan.
Dikatakan, Dirut Mandiri ini, bunga yang dipatok cuma 10 persen yang disubsidi oleh pemerintah. "Setiap petani bisa mengajukan untuk lahan 2-4 hektare dan setiap satu hektare dapat Rp20-Rp25 juta," kata Budi.
Untuk secara nasional, jelas Budi, pihak Bank Mandiri akan membuka lahan seluas dua juta hektare dengan jumlah tenaga kerja yang akan terserap sebanyak dua juta orang.
Perkebunan Rawa
Sementara itu di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), pihak pemerintah setempat bekerja sama dengan perusahaan inti PT Cakradenta Balangan akan membuka pekebunan rawa.
Menurut Bupati HSU, Drs H Fakhruddin, diperkebunan rawa itu akan dikembangkan sawit dengan areal 10 ribu hektare. "Sebenarnya lahan yang ada di kawasan Banjang 50 ribu hektare tetapi yang siap baru 10 ribu hektare," kata dia saat ditemui di RM Bakoel Cobek, Selasa (23/1).
Di HSU, jelasnya, selain perkebunan sebenarnya ada kadungan pasir besi tapi setelah dilakukan survei kadarnya sangat rendah dan depositnya sedikit. "Jadi yang kami kembangkan cuma perkebunan, pertanian dan kerajinan," papar Fakhruddin. tri
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Banjarmasin, BPost
Imbauan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla supaya perbankan meningkatkan perannya dalam pengembangan komoditi perkebunan di Kalsel disambut baik pihak PT Bank Mandiri.
Untuk tahun 2007 sampai 2010 ini pihak Bank Mandiri menyediakan dana sebesar Rp1 triliun untuk membuka lahan perkebunan seluas 24 ribu hektare di beberapa wilayah di Kalsel.
"Programnya mulai sekarang hingga Desember 2010, kanapa waktunya lama karena untuk perkebunan tidak bisa sebentar," kata Budi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri usai pengkuhan kerukunan Saudagar Banjar di Mahligai Pancasila, Selasa (23/1).
Cara mendapatkan kredit ini, kata Budi, sangat mudah, pengusaha harus bekerjasama dengan Dinas Perkebunan melalui perkebunan inti plasma, lalu menyampaikan ke bupati, Gubernur Kalsel, ke bank baru ke petani.
"Jadi pengucuran dananya lewat perusahaan inti. Saya jamin prosesnya tidak sulit dan pihak bank kalau semua proses dilalui pencairannya tidak memakan waktu lama," kata dia meyakinkan.
Dikatakan, Dirut Mandiri ini, bunga yang dipatok cuma 10 persen yang disubsidi oleh pemerintah. "Setiap petani bisa mengajukan untuk lahan 2-4 hektare dan setiap satu hektare dapat Rp20-Rp25 juta," kata Budi.
Untuk secara nasional, jelas Budi, pihak Bank Mandiri akan membuka lahan seluas dua juta hektare dengan jumlah tenaga kerja yang akan terserap sebanyak dua juta orang.
Perkebunan Rawa
Sementara itu di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), pihak pemerintah setempat bekerja sama dengan perusahaan inti PT Cakradenta Balangan akan membuka pekebunan rawa.
Menurut Bupati HSU, Drs H Fakhruddin, diperkebunan rawa itu akan dikembangkan sawit dengan areal 10 ribu hektare. "Sebenarnya lahan yang ada di kawasan Banjang 50 ribu hektare tetapi yang siap baru 10 ribu hektare," kata dia saat ditemui di RM Bakoel Cobek, Selasa (23/1).
Di HSU, jelasnya, selain perkebunan sebenarnya ada kadungan pasir besi tapi setelah dilakukan survei kadarnya sangat rendah dan depositnya sedikit. "Jadi yang kami kembangkan cuma perkebunan, pertanian dan kerajinan," papar Fakhruddin. tri
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
10 Ribu Hektare Sawit
Selasa, 16 Januari 2007 01:45
Batulicin, BPost
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu (Tanbu) Burhansyah meminta daerah tidak terbuai dengan pertambangan batu bara. Pasalnya, pertambangan batu bara tidak bisa selamanya diandalkan, sehingga pemberdayaan di bidang perkebunan wajib ditingkatkan.
"Kita tidak bisa memprediksi saat ini, esok, bulan depan atau kapan cadangan batubara di Tanah Bumbu ini akan habis. Apabila habis apalagi yang bisa menjadi andalan daerah untuk mendongkrak PAD," kata Burhansyah, belum lama tadi.
Namun, kata dia, mengalihkan ketergantungan dengan batu bara ke perkebunan seperti kelapa sawit dan karet memang bukan hal mudah. Diakui Burhansyah perlu perencanaan matang dan terprogram.
"Kita memprogramkan ke depan, setiap tahun Tanbu bisa membuka 10 ribu hektare kebun sawit dan karet. Perhitungannya, lahan seluas itu tidak hanya menyerap lima ribu tenaga kerja setiap tahunnya namun para tenaga kerja ini juga akan memiliki sekitar dua hektare kebun per orang," kata Burhansyah.
Mewujudkan program tersebut, ujarnya, pasti ada ‘pil pahit’ yang harus dirasakan. Pasalnya, imbal balik pemberdayaan dari pertambangan menuju agrobisnis memerlukan modal yang tidak sedikit.
Akan ada pemangkasan anggaran belanja baik di DPRD, dinas, kantor dan instansi guna dialokasikan ke pengembangan agrobisnis. dhs
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Batulicin, BPost
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu (Tanbu) Burhansyah meminta daerah tidak terbuai dengan pertambangan batu bara. Pasalnya, pertambangan batu bara tidak bisa selamanya diandalkan, sehingga pemberdayaan di bidang perkebunan wajib ditingkatkan.
"Kita tidak bisa memprediksi saat ini, esok, bulan depan atau kapan cadangan batubara di Tanah Bumbu ini akan habis. Apabila habis apalagi yang bisa menjadi andalan daerah untuk mendongkrak PAD," kata Burhansyah, belum lama tadi.
Namun, kata dia, mengalihkan ketergantungan dengan batu bara ke perkebunan seperti kelapa sawit dan karet memang bukan hal mudah. Diakui Burhansyah perlu perencanaan matang dan terprogram.
"Kita memprogramkan ke depan, setiap tahun Tanbu bisa membuka 10 ribu hektare kebun sawit dan karet. Perhitungannya, lahan seluas itu tidak hanya menyerap lima ribu tenaga kerja setiap tahunnya namun para tenaga kerja ini juga akan memiliki sekitar dua hektare kebun per orang," kata Burhansyah.
Mewujudkan program tersebut, ujarnya, pasti ada ‘pil pahit’ yang harus dirasakan. Pasalnya, imbal balik pemberdayaan dari pertambangan menuju agrobisnis memerlukan modal yang tidak sedikit.
Akan ada pemangkasan anggaran belanja baik di DPRD, dinas, kantor dan instansi guna dialokasikan ke pengembangan agrobisnis. dhs
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Friday, January 26, 2007
Kalteng Ancam Cabut Ratusan Izin
Kamis, 25 Januari 2007
Palangkaraya, Kompas - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana mencabut izin perkebunan yang tak diaktifkan. Dari total 300 perkebunan besar dengan areal 4,5 juta hektar di provinsi itu, 196 di antaranya atau 2,8 juta hektar lahan belum dimanfaatkan.
Didukung kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberi tenggat hingga pertengahan tahun 2007 kepada para pemegang izin perkebunan yang belum aktif itu. "Akan dicari investor lain yang benar-benar berniat membuka kebun, bukan cuma pegang izin," kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang di Palangkaraya, Rabu (24/1).
Perusahaan perkebunan yang tak beroperasi itu dinilai mengganggu masuknya calon investor. Pasalnya, kata Teras, Kalteng seolah sudah penuh sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk berinvestasi di perkebunan.
Kenyataannya, potensi untuk perkebunan ada, tetapi tidak aktif karena tidak digarap. Ke-300 perkebunan pemegang izin lokasi terdiri atas perkebunan sawit, karet, nilam, dan tebu. Jumlah izin perkebunan sawit paling banyak, yakni dimiliki 250 perusahaan.
Secara terpisah Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalteng Teguh Patriawan menyarankan, dalam kaitan pemberian izin itu, perusahaan yang akan mendapat izin sebaiknya meminta arahan bupati sebelum memperoleh lahan. Lahan kemudian disurvei dan jika dinilai baik, barulah izin lokasi dikeluarkan. Selanjutnya, perusahaan yang bersangkutan bisa mulai menggarap sekaligus mengurus administrasi perusahaan. (CAS)
Palangkaraya, Kompas - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana mencabut izin perkebunan yang tak diaktifkan. Dari total 300 perkebunan besar dengan areal 4,5 juta hektar di provinsi itu, 196 di antaranya atau 2,8 juta hektar lahan belum dimanfaatkan.
Didukung kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberi tenggat hingga pertengahan tahun 2007 kepada para pemegang izin perkebunan yang belum aktif itu. "Akan dicari investor lain yang benar-benar berniat membuka kebun, bukan cuma pegang izin," kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang di Palangkaraya, Rabu (24/1).
Perusahaan perkebunan yang tak beroperasi itu dinilai mengganggu masuknya calon investor. Pasalnya, kata Teras, Kalteng seolah sudah penuh sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk berinvestasi di perkebunan.
Kenyataannya, potensi untuk perkebunan ada, tetapi tidak aktif karena tidak digarap. Ke-300 perkebunan pemegang izin lokasi terdiri atas perkebunan sawit, karet, nilam, dan tebu. Jumlah izin perkebunan sawit paling banyak, yakni dimiliki 250 perusahaan.
Secara terpisah Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalteng Teguh Patriawan menyarankan, dalam kaitan pemberian izin itu, perusahaan yang akan mendapat izin sebaiknya meminta arahan bupati sebelum memperoleh lahan. Lahan kemudian disurvei dan jika dinilai baik, barulah izin lokasi dikeluarkan. Selanjutnya, perusahaan yang bersangkutan bisa mulai menggarap sekaligus mengurus administrasi perusahaan. (CAS)
Friday, January 12, 2007
Proyek Sawit Dikejar Waktu
Senin, 08 Januari 2007 00:49
Kandangan, BPost
Proyek penanaman kelapa sawit di dataran tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) seluas 1.000 hektar dikebut. Pasalnya, pertengahan Januari nanti akan dilaksanakan penanaman puncak dihadiri tim dari pusat, bupati dan unsur Muspida setempat.
Menurut Plt Kadishutbun HSS, Ir Udi Prasetyo ditemui Minggu (7/1), berdasarkan pantauan terakhirnya, petani sedang mengerjakan penanaman sisa bibit yang belum tertanam.
Sebelumnya diberitakan BPost beberapa hari lalu, ratusan bibit kelapa sawit di berbagai titik di daerah Loksado dibiarkan telantar.
"Namun saat itu belum habis masa anggaran tahun 2006, artinya petani masih mengerjakan penanaman kelapa sawitnya," bantah Udi.
Namun ia mengakui ada kendala teknis di lapangan sehingga ada bibit kelapa sawit belum tertanam. Pertama, kedatangan bibit kelapa sawit yang diambil dari pusat penelitian kelapa sawit Medan Sumut ternyata melebihi kemampuan menanam petani.
"Setelah bibit didatangkan, petani harus membawanya lagi ke lokasi penanaman yang tentunya memakan waktu," ujar Udi.
Selain itu, sebagian bibit kelapa sawit memang sengaja dilebihkan sekitar lima hingga tujuh batang bibit per satu hektare dengan tujuan untuk tambal sulam serta mengatasi kemungkinan bibit mengalami mati di jalan saat pengiriman.
"Tinggal menunggu sisa yang belum ditanam saja seperti pantauan anda di lapangan beberapa waktu lalu," ujar Udi. ary
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Kandangan, BPost
Proyek penanaman kelapa sawit di dataran tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) seluas 1.000 hektar dikebut. Pasalnya, pertengahan Januari nanti akan dilaksanakan penanaman puncak dihadiri tim dari pusat, bupati dan unsur Muspida setempat.
Menurut Plt Kadishutbun HSS, Ir Udi Prasetyo ditemui Minggu (7/1), berdasarkan pantauan terakhirnya, petani sedang mengerjakan penanaman sisa bibit yang belum tertanam.
Sebelumnya diberitakan BPost beberapa hari lalu, ratusan bibit kelapa sawit di berbagai titik di daerah Loksado dibiarkan telantar.
"Namun saat itu belum habis masa anggaran tahun 2006, artinya petani masih mengerjakan penanaman kelapa sawitnya," bantah Udi.
Namun ia mengakui ada kendala teknis di lapangan sehingga ada bibit kelapa sawit belum tertanam. Pertama, kedatangan bibit kelapa sawit yang diambil dari pusat penelitian kelapa sawit Medan Sumut ternyata melebihi kemampuan menanam petani.
"Setelah bibit didatangkan, petani harus membawanya lagi ke lokasi penanaman yang tentunya memakan waktu," ujar Udi.
Selain itu, sebagian bibit kelapa sawit memang sengaja dilebihkan sekitar lima hingga tujuh batang bibit per satu hektare dengan tujuan untuk tambal sulam serta mengatasi kemungkinan bibit mengalami mati di jalan saat pengiriman.
"Tinggal menunggu sisa yang belum ditanam saja seperti pantauan anda di lapangan beberapa waktu lalu," ujar Udi. ary
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Wednesday, January 10, 2007
BRI Biayai 60.000 Ha Sawit
Senin, 01 Januari 2007 01:23:25
Jakarta, BPost
Pada tahun 2007 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk akan memulai program kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan dengan menyalurkan pembiayaan senilai Rp2 triliun. Dana itu akan diberikan kepada 15.000 petani untuk pengembangan lahan kelapa sawit seluas 60.000 hektar.
Kredit tersebut akan disalurkan melalui 15 perusahaan inti sawit yang bertindak sebagai mitra dari bank pelaksana. Perusahaan tersebut juga bertindak sebagai penjamin kredit yang disalurkan kepada petani plasma.
"Kelima belas perusahaan tersebut merupakan perusahaan- perusahaan besar dan bonafide di industri kepala sawit. Mereka terdiri dari perusahaan BUMN dan swasta nasional. Perusahaan sawit asing tidak boleh mengikuti program ini mengingat bunga kreditnya disubsidi," kata Direktur BRI Sudaryanto Sudargo, Jumat (29/12).
Akan tetapi, Sudaryanto belum bersedia menjelaskan nama-nama perusahaan yang akan menerima kredit tersebut. Kredit diberikan untuk pengembangan lahan seluas maksimum 4 hektar per satu keluarga petani plasma.
Menurut Sudaryanto, jumlah perusahaan mitra yang berminat ikut program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) akan terus bertambah.
Untuk tahun 2007, BRI menargetkan bisa menyalurkan KPEN-RP sebesar Rp 4 triliun. Untuk tahun-tahun selanjutnya sampai 2010, BRI akan konsisten menyalurkan KPEN-RP Rp3 triliun-Rp4 triliun per tahun.
Saat ini terdapat lima bank yang menyatakan komitmennya untuk menjadi bank pelaksana KPEN-RP. Selain BRI, ada juga Bank Mandiri, Bukopin, BPD Sumatera Utara, dan BPD Sumatera Barat.kcm
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Jakarta, BPost
Pada tahun 2007 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk akan memulai program kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan dengan menyalurkan pembiayaan senilai Rp2 triliun. Dana itu akan diberikan kepada 15.000 petani untuk pengembangan lahan kelapa sawit seluas 60.000 hektar.
Kredit tersebut akan disalurkan melalui 15 perusahaan inti sawit yang bertindak sebagai mitra dari bank pelaksana. Perusahaan tersebut juga bertindak sebagai penjamin kredit yang disalurkan kepada petani plasma.
"Kelima belas perusahaan tersebut merupakan perusahaan- perusahaan besar dan bonafide di industri kepala sawit. Mereka terdiri dari perusahaan BUMN dan swasta nasional. Perusahaan sawit asing tidak boleh mengikuti program ini mengingat bunga kreditnya disubsidi," kata Direktur BRI Sudaryanto Sudargo, Jumat (29/12).
Akan tetapi, Sudaryanto belum bersedia menjelaskan nama-nama perusahaan yang akan menerima kredit tersebut. Kredit diberikan untuk pengembangan lahan seluas maksimum 4 hektar per satu keluarga petani plasma.
Menurut Sudaryanto, jumlah perusahaan mitra yang berminat ikut program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) akan terus bertambah.
Untuk tahun 2007, BRI menargetkan bisa menyalurkan KPEN-RP sebesar Rp 4 triliun. Untuk tahun-tahun selanjutnya sampai 2010, BRI akan konsisten menyalurkan KPEN-RP Rp3 triliun-Rp4 triliun per tahun.
Saat ini terdapat lima bank yang menyatakan komitmennya untuk menjadi bank pelaksana KPEN-RP. Selain BRI, ada juga Bank Mandiri, Bukopin, BPD Sumatera Utara, dan BPD Sumatera Barat.kcm
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Kalsel Permudah Izin Investasi Perkebunan
Senin, 01 Januari 2007 01:23:15
Banjarmasin, BPost
Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin berjanji mulai 2007 ini akan mempermudah izin bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan, baik yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU) maupun izin bagi perusahaan yang baru membuka lahan.
Komitmen mempermudah izin tersebut, menurut Rudy saat ditemui Minggu (31/12) sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja yang banyak kehilangan pekerjaan akibat ambruknya industri perkayuan di daerah ini.
Selain izin, jelas dia, pemerintah juga akan mempermudah permodalan melalui revitalisasi dengan beberapa bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel, dengan konsep plasma inti.
"Bukan hanya invetor yang memiliki HGU saja yang akan kita vasilitasi, tetapi juga investor baru yang ingin membuka lahan di Kalsel juga akan kita berikan perhatian," janjinya.
Menurut Rudy, awaL 2007 ini telah ada investor baru kelapa sawit yang siap menanam di beberapa kabupaten yang potensial untuk ditanami tanaman bahan baku minyak goreng ini.
Bahkan di Banua Enam, pada tahun ini juga akan didirikan kilang kelapa sawit, sehingga hasil perkebunan yang dibawa ke luar daerah dari Kalsel tidak berupa bahan mentah tapi setengah jadi.
Sementara untuk masyarakat, Pemprov Kalsel juga mendorong dengan memberikan bibit gratis diantaranya bibit karet kepada masyarakat, yang dananya diambilkan dari APBN maupun APBD.
Sedangkan bagi pemegang HGU yang hingga kini tidak memanfaatkan arealnya, akan segera dilakukan teguran hingga tiga kali, kalau ternyata masih membandel sesuai peraturan pemerintah berhak untuk mengambil alih lahan tersebut. "Kita akan paksa para pemegang HGU untuk segera melaksanakan investasinya," tegasnya.
Menurutnya, saat ini lahan di Kalsel, terutama lahan rawa mulai banyak dilirik investor, sehingga gubernur sangat yakin, sektor perkebunan di Kalsel ke depan mengalami kemajuan, terutama sektor perkebunan kelapa sawit dan karet.
"Kita akan tetap mendorong perusahaan kayu di Kalsel kembali bangkit, namun juga tetap mencarikan solusi bagi warga yang kehilangan pekerjaan dengan membuka kesempatan seluas-luasnya dibidang perkebunan," jelas Rudy Ariffin. ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Banjarmasin, BPost
Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin berjanji mulai 2007 ini akan mempermudah izin bagi investor yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan, baik yang sudah memiliki hak guna usaha (HGU) maupun izin bagi perusahaan yang baru membuka lahan.
Komitmen mempermudah izin tersebut, menurut Rudy saat ditemui Minggu (31/12) sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja yang banyak kehilangan pekerjaan akibat ambruknya industri perkayuan di daerah ini.
Selain izin, jelas dia, pemerintah juga akan mempermudah permodalan melalui revitalisasi dengan beberapa bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel, dengan konsep plasma inti.
"Bukan hanya invetor yang memiliki HGU saja yang akan kita vasilitasi, tetapi juga investor baru yang ingin membuka lahan di Kalsel juga akan kita berikan perhatian," janjinya.
Menurut Rudy, awaL 2007 ini telah ada investor baru kelapa sawit yang siap menanam di beberapa kabupaten yang potensial untuk ditanami tanaman bahan baku minyak goreng ini.
Bahkan di Banua Enam, pada tahun ini juga akan didirikan kilang kelapa sawit, sehingga hasil perkebunan yang dibawa ke luar daerah dari Kalsel tidak berupa bahan mentah tapi setengah jadi.
Sementara untuk masyarakat, Pemprov Kalsel juga mendorong dengan memberikan bibit gratis diantaranya bibit karet kepada masyarakat, yang dananya diambilkan dari APBN maupun APBD.
Sedangkan bagi pemegang HGU yang hingga kini tidak memanfaatkan arealnya, akan segera dilakukan teguran hingga tiga kali, kalau ternyata masih membandel sesuai peraturan pemerintah berhak untuk mengambil alih lahan tersebut. "Kita akan paksa para pemegang HGU untuk segera melaksanakan investasinya," tegasnya.
Menurutnya, saat ini lahan di Kalsel, terutama lahan rawa mulai banyak dilirik investor, sehingga gubernur sangat yakin, sektor perkebunan di Kalsel ke depan mengalami kemajuan, terutama sektor perkebunan kelapa sawit dan karet.
"Kita akan tetap mendorong perusahaan kayu di Kalsel kembali bangkit, namun juga tetap mencarikan solusi bagi warga yang kehilangan pekerjaan dengan membuka kesempatan seluas-luasnya dibidang perkebunan," jelas Rudy Ariffin. ant
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Pengadaan Bibit Karet-Sawit Molor
Jumat, 29 Desember 2006 02:34
Pelaihari, BPost
Kalangan petani di Kabupaten Tanah Laut mulai gelisah, menyusul lambannya pasokan bibit. Padahal, tutup anggaran tahun 2006 tinggal menghitung hari. Namun proyek pengadaan bibit perkebunan nyaris belum terlaksana.
Ketua Komisi II DPRD Tala yang membidangi masalah ekonomi, Hardadi, meminta pihak Dinas Perkebunan Tala segera mengatasi masalah ini. Jika tidak, petani akan merugi karena telah mempersiapkan lahan, tenaga, dan waktu.
Dari penelurusannya di lapangan, keterlambatan pasokan terkait mekanisme tender yang tidak proporsional. Pemenang lelang ternyata bukan penangkar bibit. Mereka menjualnya ke Kalteng.
Pengurus Asosiasi Penangkar Bibit Perkebunan Tala Syamsul Bahri dikonfirmasi, membenarkan pihaknya memasok bibit ke Kalteng karena harganya lebih tinggi.
Bagaimana jika pihak proyek mengorder? "Kalau berani pasang harga setara, silakan. Proyek dari Kalteng membeli Rp3.500 per batang ambil di tempat. Apa mungkin pihak proyek di sini berani. Saya dengar anggarannya cuma Rp3.500 belum dipotong pajak dan lainnya," tukas Syamsul.
Kadis Perkebunan Tala HA Rahman Said mengaku kurang mengetahui karena pengadaan bibit itu proyek provinsi. Pihaknya hanya sebatas menopang bantuan saprodi berupa pupuk.
Pihaknya juga memberi bantuan bibit karet dan kelapa untuk lahan penanaman sebanyak 1.500 hektare.roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Pelaihari, BPost
Kalangan petani di Kabupaten Tanah Laut mulai gelisah, menyusul lambannya pasokan bibit. Padahal, tutup anggaran tahun 2006 tinggal menghitung hari. Namun proyek pengadaan bibit perkebunan nyaris belum terlaksana.
Ketua Komisi II DPRD Tala yang membidangi masalah ekonomi, Hardadi, meminta pihak Dinas Perkebunan Tala segera mengatasi masalah ini. Jika tidak, petani akan merugi karena telah mempersiapkan lahan, tenaga, dan waktu.
Dari penelurusannya di lapangan, keterlambatan pasokan terkait mekanisme tender yang tidak proporsional. Pemenang lelang ternyata bukan penangkar bibit. Mereka menjualnya ke Kalteng.
Pengurus Asosiasi Penangkar Bibit Perkebunan Tala Syamsul Bahri dikonfirmasi, membenarkan pihaknya memasok bibit ke Kalteng karena harganya lebih tinggi.
Bagaimana jika pihak proyek mengorder? "Kalau berani pasang harga setara, silakan. Proyek dari Kalteng membeli Rp3.500 per batang ambil di tempat. Apa mungkin pihak proyek di sini berani. Saya dengar anggarannya cuma Rp3.500 belum dipotong pajak dan lainnya," tukas Syamsul.
Kadis Perkebunan Tala HA Rahman Said mengaku kurang mengetahui karena pengadaan bibit itu proyek provinsi. Pihaknya hanya sebatas menopang bantuan saprodi berupa pupuk.
Pihaknya juga memberi bantuan bibit karet dan kelapa untuk lahan penanaman sebanyak 1.500 hektare.roy
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
Limbah Sawit Bisa untuk Pupuk dan Bahan Bakar
Selasa, 09 Januari 2007
Pangkalan Bun, Kompas - Industri kelapa sawit memiliki produk sampingan yang dapat dimanfaatkan. Ampas inti sawit, misalnya, dapat digunakan sebagai pupuk. Limbah cangkang dan tandan kosong sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap.
"Limbah kelapa sawit sudah dimanfaatkan oleh masing-masing pabrik pengolahan sawit. Namun, masih tersisa banyak," kata Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk Maruli Gultom dalam peresmian proyek-proyek perusahaan tersebut di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (8/1).
Jika limbah sawit dijadikan bahan bakar utama proyek pembangkit tenaga listrik, hasilnya adalah daya listrik yang murah. Menurut Maruli, pasokan listrik juga menjadi lebih stabil karena bahan bakar limbah sawit terus tersedia.
Dalam acara tersebut, Gubernur Kalteng Teras Narang meresmikan proyek pengembangan pabrik kelapa sawit berkapasitas 60 ton tandan buah segar per jam, pabrik pengolahan inti sawit, dan fasilitas tangki timbun berdaya tampung 3.500 ton.
Selain itu, diresmikan pula kebun induk dan pengolahan benih sawit berkapasitas lima juta benih per tahun, pabrik mini biodiesel, dan instalasi pusat pelatihan. "Instalasi pabrik mini ini untuk menyiapkan produksi biodiesel berbahan baku jarak pagar dalam skala komersial," kata Maruli.
Saat ini Astra Agro Lestari sedang menguji coba penanaman jarak pagar di Kalimantan Timur. Jika kebun percobaan tersebut berhasil memproduksi delapan ton biji kering per hektar per tahun, akan segera dibangun kebun untuk memasok kebutuhan pabrik biodiesel berkapasitas 150.000 ton per tahun.
Maruli menambahkan, untuk mendirikan pabrik seperti itu di Kalteng, diperlukan lahan setidaknya 50.000 hektar.
Teras Narang menuturkan, baru sekitar 23,45 persen dari empat juta hektar lebih luas lahan yang dicadangkan untuk pengembangan perkebunan di Kalteng sudah dimanfaatkan.
"Dari 300 unit (perkebunan) yang terdaftar, baru 104 unit yang sudah operasional dengan plotting area sekitar 1,7 juta hektar," katanya.
Adapun 196 unit perkebunan besar lainnya dengan areal dicadangkan sekitar 2,8 juta hektar hingga saat ini belum memulai kegiatan investasi. (CAS)
Pangkalan Bun, Kompas - Industri kelapa sawit memiliki produk sampingan yang dapat dimanfaatkan. Ampas inti sawit, misalnya, dapat digunakan sebagai pupuk. Limbah cangkang dan tandan kosong sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap.
"Limbah kelapa sawit sudah dimanfaatkan oleh masing-masing pabrik pengolahan sawit. Namun, masih tersisa banyak," kata Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk Maruli Gultom dalam peresmian proyek-proyek perusahaan tersebut di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Senin (8/1).
Jika limbah sawit dijadikan bahan bakar utama proyek pembangkit tenaga listrik, hasilnya adalah daya listrik yang murah. Menurut Maruli, pasokan listrik juga menjadi lebih stabil karena bahan bakar limbah sawit terus tersedia.
Dalam acara tersebut, Gubernur Kalteng Teras Narang meresmikan proyek pengembangan pabrik kelapa sawit berkapasitas 60 ton tandan buah segar per jam, pabrik pengolahan inti sawit, dan fasilitas tangki timbun berdaya tampung 3.500 ton.
Selain itu, diresmikan pula kebun induk dan pengolahan benih sawit berkapasitas lima juta benih per tahun, pabrik mini biodiesel, dan instalasi pusat pelatihan. "Instalasi pabrik mini ini untuk menyiapkan produksi biodiesel berbahan baku jarak pagar dalam skala komersial," kata Maruli.
Saat ini Astra Agro Lestari sedang menguji coba penanaman jarak pagar di Kalimantan Timur. Jika kebun percobaan tersebut berhasil memproduksi delapan ton biji kering per hektar per tahun, akan segera dibangun kebun untuk memasok kebutuhan pabrik biodiesel berkapasitas 150.000 ton per tahun.
Maruli menambahkan, untuk mendirikan pabrik seperti itu di Kalteng, diperlukan lahan setidaknya 50.000 hektar.
Teras Narang menuturkan, baru sekitar 23,45 persen dari empat juta hektar lebih luas lahan yang dicadangkan untuk pengembangan perkebunan di Kalteng sudah dimanfaatkan.
"Dari 300 unit (perkebunan) yang terdaftar, baru 104 unit yang sudah operasional dengan plotting area sekitar 1,7 juta hektar," katanya.
Adapun 196 unit perkebunan besar lainnya dengan areal dicadangkan sekitar 2,8 juta hektar hingga saat ini belum memulai kegiatan investasi. (CAS)
Subscribe to:
Posts (Atom)