Perkebunan Pengganti Pertambangan

Radar Banjarmasin - Jumat, 20 Oktober 2006

RANTAU - Sektor perkebunan di Kabupaten Tapin tampaknya mulai bergairah, hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya investor yang mencoba mengivestasikan modalnya di wilayah Tapin.

Dari data yang diperoleh dari Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Tapin, tercatat hingga pertengahan tahun 2006 ini sedikitnya ada 5 perusahaan lokal dan luar daerah yang sudah berkomitmen untuk meramaikan dunia perkebunan di Tapin. Yaitu CV Tri Dharma, PT Banua Lima Sejurus, PT Kharisma Inti Usaha, PT Kahrisma Alam Persada, dan PT Platindo Agro Subur.

Untuk CV Tri Dharma yang menginvestasikan diri pada tanaman Vanili. Perusahaan milik salah seorang pengusaha lokal ini bekerjasama dengan 10 kelompok tani dari 10 desa yang tersebar di Kecamatan Lokpaikat, Piani, Bungur, dan Binuang.

Sedangkan PT Banua Lima Sejurus menanamkan modalnya pada sub sektor perkebunan karet diatas lahan seluas 990 hektare yang terletak di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Utara.

Kemudian untuk PT Kharisma Inti Usaha, PT Kahrisma Alam Persada, dan PT Platindo Agro Subur berinvestasi pada bidang perkebunan kelapa sawit yang totalnya lahannya mencapai 37,400 hektare. Namun ketiga perusahaan terakhir ini, kegiatannya baru memasuki tahap perizinan.

Spesifikasinya, PT Kharisma Inti Usaha rencana kegiatannya akan berlokasi di Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan dengan luas lahan sebanyak 17.000 hektare.

Untuk PT Kharisma Alam Persada rencananya akan berlokasi di Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan dengan luas lahan sekitar 5.400 hektare, dan PT Platindo Agro Subur dalam kegiatannya akan menggunakan lahan yang terletak di Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas sekitar 15.000 hektare.

Dengan semakin berkembangnya sektor perkebunan ini, Bupati Tapin, Drs H Idis Nurdin Halidi, MAP, berharap nantinya kegiatan perkebunan ini dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi warga dan diharapkan pula nantinya dapat menggantikan sektor pertambangan yang suatu saat pasti akan berakhir dalam memberikan kontribusi kepada daerah. (nti)

5 Ribu Ha Lahan Sawit Baru Dibuka

Radar Banjarmasin - Kamis, 5 Oktober 2006

KOTABARU – Areal perkebunan kepala sawit baru mulai ditanam di tiga wilayah yaitu Kecamatan Pamukan Utara, Sungai Durian, dan Kecamatan Pamukan Selatan. Pengamanan kelapa sawit akan dilakukan di lahan seluas 5000 hektar yang diprogramkan sampai dengan tahun 2009 mendatang.

Untuk tahap pertama pengamanan lahan 2006 sekarang ini diprogramkan seluas 500 hektar oleh PT Minamas Group yang memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit sekitar 55 ribu hektar di tiga wilayah tersebut.

Secara simbolis Bupati Kotabaru H Sjachrani Mataja, melakukan penanaman perdana di Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara, yang diikuti unsur Muspida Kabupaten Kotabaru.

Areal perkebunan ini termasuk dalam areal kredit primer untuk anggota (KKPA), di mana PT Minamas Group telah resmi menjadi afalis atau penjamin dari program KKPA seluas 5.000 hektare (HA) yang akan dibuka secara bertahap sampai tahun 2009.

Dibukanya program ini berarti keinginan warga tiga kecamatan tersebut sudah terpenuhi, karena keinginan untuk adanya program plasma KKPA kelapa sawit di daerahnya sudah ada.

Selanjutnya tahap kedua yang akan dilaksanakan tahun 2007 nantinya pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dari realisasi program KKPA seluas 1.500 hektar. Begitu juga untuk tahun 2008 dan 2009 akan dibuka lahan dan ditanami kelapa sawit masing-masing 1500 hektar.

General Manager KKPA Masjiwa Bahrun menyatakan, tahapan-tahapan pembukaan perkebunan kelapa sawit akan disesuaikan dengan ketersediaan lahan milik warga tiga kecamatan tersebut.

“Penanaman kepala sawit plasma ini akan disesuaikan dengan ketersediaan lahan warga, serta modal yang dapat dicairkan dari bank," ujarnya, kepada wartawan.

Dukungan dari pihak pemerintah, lanjut Bahrun, sangat diharapkan agar program yang sudah disusun tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Adapun bentuk dukungan itu seperti dalam bentuk rekomendasi untuk mengajukan kredit di bank baru, karena bank yang sekarang ini suku bunganya jauh lebih tinggi dari Bank BRI.

"Kami berharap rekomendasi kepada Bank BRI dan mempercepat izin lokasi diberikan pemerintah daerah, serta legalitas untuk Koperasi Unit Desa (KUD). Agar program kita ini dapat berjalan sesuai rencana," katanya.

Suku bunga komersial yang ditawarkan Bank Niaga untuk membiayai program KKPA adalah Rp 27 juta untuk per hektar, jumlah tersebut sangat memberatkan masyarakat yang juga anggota KKPA.

Selanjutnya untuk tahun 2007 dan seterusnya, Bahrun berharap program KKPA itu dapat dibiayai dari dana Bank BRI yang memiliki suku bunga sangat rendah dan tentunya meringankan beban masyarakat setempat.

Bupati Kotabaru usai penanaman perdana mengatakan, pihaknya siap memberikan rekomendasi kepada Bank BRI serta mempercepat izin lokasi dan legalitas KUD. "Saya siap memberikan dukungan apa yang diminta perusahaan afalis . Tetapi harus diingat bahwa program ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat kita, dan pihak pengelola dana nanti juga harus transparan dan disampaikan kepada masyarakat, untuk menghindari adanya kecurigaan," jelasnya.

Di tempat lain, Bupati Kotabaru juga berharap, agar masyarakat tidak menjual kebun plasmanya kepada orang lain, sehingga rencana awal yang ingin mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan tidak terwujud. (ins)

Izin Lokasi KJW Di Luar Tahura

Selasa, 17 Oktober 2006 01:06:23

Pelaihari, BPost
Manajemen PT Kintap Jaya Wattindo (KJW) bisa bernafas lega. Sesuai hasil pengecekan ulang di lapangan, izin lokasi yang dikantongi perusahaan perkebunan itu ternyata tidak masuk kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).

"Tidak masuk. Areal perkebunan PT KJW tidak ada yang masuk Tahura," tegas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kalsel Ir Hudoyo kepada BPost, Selasa (17/10), usai menghadiri Sosialisasi Produk Domestik Bruto (PDRB) Hijau di ruang pertemuan lantai II Kantor Bupati Tala.

Penegasan Hudoyo itu bertolak belakang dengan pendapat penyidik Resrim Polres Tala yang memastikan areal perkebunan KJW di Dusun Riam Pinang Desa Tanjung Kecamatan Pelaihari menjamah Tahura.

Bahkan, polisi telah menangkap dan memproses dua petinggi KJW yaitu DS (ge-neral manajer) dan TP (direktur lapangan). Keduanya dinyatakan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas penebangan hutan di kawasan Tahura seluas 10-an hektare.

Luas areal perkebunan KJW 3.200 hektare sesuai izin lokasi tertanggal 2 Juni 2006 yang ditandatangani Bupati Tala Drs H Adriansyah berdasarkan pemetaan BPN Tala. Lokasinya di Desa Tebing Siring dan Tanjung Kecamatan Pelaihari. Rencananya KJW akan membuka kebun karet di situ.

Pascamencuatnya kasus tersebut, instansi lintas sektor di Tala turun ke lapangan guna melakukan pengecekan ulang didasarkan atas peta tata ruang yang ada. BPKH juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Informasi diperoleh, izin lokasi KJW tersebut memang tidak lagi berada di dalam kawasan Tahura jika merujuk pada revisi tata ruang (peta kawasan hutan) nomor 453. Namun sejak diusulkan dua tahun silam, revisi ini khabarnya belum disetujui oleh Menhut.

Mengacu penunjukkan 453 itu, areal KJW di Pelaihari itu memang tidak masuk Tahura. Kita juga sudah melakukan pengukuran ulang bersama-sama, dan memang tidak masuk (Tahura)," tandas Hudoyo.

Hasil pengukuran tersebut diketahui Bupati Tala dan telah diusulkan ke Gubernur. Selanjutnya tinggal dimintakan penetapan dari Menhut.

Sementara itu, penyidik Polres Tala telah menuntaskan penyidikan terhadap kedua petinggi KJW. Berkas acara pemeriksaan (BAP) nya bahkan sudah P21 atau lengkap.

Dikonfirmasi via telepon selular, Kapolres Tala AKBP Drs Sumarso melalui Kasat Reskrim Iptu Rofikoh Yunianto mengatakan, pelimpahan tahap akhir (BAP, barang bukti, dan tersangka) kepada jaksa penuntut umum (JPU) dilakukan Jumat (13/10) pekan tadi. roy

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

5.000 Ha Lahan Sawit Dibuka

Senin, 09 Oktober 2006 02:03:54

Kotabaru, BPost
Penantian panjang selama empat tahun menunggu plasma kelapa sawit di tiga kecamatan yakni Pamukan Utara, Sungai Durian dan Pamukan Selatan, akhir menjadi kenyataan.

PT Minamas Group yang memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit sekitar 55 ribu hektare (ha) di tiga wilayah tersebut menjadi penjamin dari program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) kelapa sawit seluas 5.000 hingga 2009, pekan lalu.

Tahap pertama seluas 500 ha secara simbolis ditanam Bupati Kotabaru Sjachrani Mataja beserta Muspida Kabupaten Kotabaru di Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara.

Tahap kedua 2007 realisasi program KKPA itu dibuka seluas 1.500 ha, tahap ke iga 2008 seluas 1.500 ha dan tahap keempat 2009 kembali dibuka perkebunan kelapa sawit yang berbasis kerakyatan seluas 1.500 ha.

Bupati berharap, masyarakat tidak menjual kebun plasmanya kepada orang lain, sehingga mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan awal menyejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan.

Sementara, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir Hasbi M Thawab, mengatakan pihaknya mendukung percepatan izin lokasi program KKPA itu.

"Masyarakat yang telah mendapatkan lokasi perkebunan tidak menjual atau memindahkan tangan KKPA kepada orang lain, karena akan terjadi tumpang tindih," katanya.

Jafriyadi selaku Kepala Desa Binturung mengucapkan terima kasih kepada PT Minamas Group serta Pemkab Kotabaru yang telah mewujudkan harapan warga untuk memiliki plasma sawit sejak 2002. dhs

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Tersangka Donnie Cuma Diadukan Rusak Kebun Karet

Senin, 09 Oktober 2006 02:11

Banjarmasin, BPost
Bos PT Berkat Banua Inti (BBI), Donnie Leimena, menyayangkan tudingan atas dirinya sebagai perambah hutan sebagaimana dilansir BPost. Alasannya hanya dilaporkan sebagai perusak tanaman karet PT Kodeco, bukan terkait illegal logging dan illegal mining.

Laporan PT Kodeco atas dirinya itu, masih harus dibuktikan di pengadilan dan institusi peradilan ini yang berhak memvonis seseorang bersalah atau tidak. "Pengaduan PT Kodeco terhadap klien saya itu pun masih dugaan. Benar-tidaknya dugaan itu masih akan dibuktikan di pengadilan," kata Nizammudin SH MH, penasihat hukum Donnie Leimena, Sabtu (7/10).

Bahkan, Nizammudin mengungkapkan, ketika kliennya ditangkap terdapat beberapa kejanggalan. "Donnie sebelum ditahan hanya diberi surat panggilan sebagai saksi. Panggilan itu pun tertulis yang kedua, kami tidak pernah menerima panggilan pertama. Tapi, meski masih sebagai saksi, ia dibawa ke Polda seakan-akan sudah sebagai tersangka," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolda. Sidang praperadilan ini rencananya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Selasa (10/10) besok. Nizammudin juga menilai penahanan kliennya aneh, karena saat penahanan bukti masih minim. Polisi baru melengkapi bukti, seperti penyitaan alat berat setelah Donnie dalam sel.

Mengenai kasus yang dihadapi Donnie, Nizammudin mengutarakan, dalam pengaduan PT Kodeco sebenarnya hanya mengenai perusakan tanaman karet di lahan mereka. Karena itu, ia heran terhadap sangkaan polisi bahwa Donnie dianggap sebagai pelaku illegal logging dan illegal mining sehingga ‘divonis’ sebagai perambah hutan.

Tersangka Donnie ditahan Polda karena diduga seolah-olah melakukan kegiatan operasional penambangan di luar Kuasa Penambangan (KP) miliknya. Dalam hal ini, di areal HPH milik PT Kodeco di Desa Sungai Dua Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Sangkaan Polda Kalsel itu dilansir BPost edisi 4 Oktober 2006 dengan judul Perambah Hutan Praperadilankan Kapolda.

Donnie pun diancam pasal berlapis, yaitu Pasal 78 ayat 6 jo Pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan Pasal 41 UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Mencermati fakta dan bukti yang ada, Nizammudin, mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Namun, permohonan itu belum juga dikabulkan Kapolda dengan alasan masih diperlukan dalam penyidikan dan dikhawatirkan Donnie melarikan diri. pwk

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Keluhkan Debu Sawit

Sabtu, 07 Oktober 2006 00:55:51

KOTABARU - Warga Dusun Binturung, Desa Bakau Pamukan Utara mengeluhkan debu jalanan yang ditimbulkan truk angkutan sawit ketika melintas kawasan poros jalan.

Debu poros jalan sawit itu mengganggu kesehatan warga terutama di musim kemarau. Pihaknya sudah beberapa kali melaporkan masalah itu ke perusahaan sawit, namun sampai sekarang tak ada tanggapan, kata Riyono, warga setempat.

Disebutkan, perusahaan kelapa sawit yang melintasi jalan desa itu adalah PT Minamas, PT Laguna dan PT Alam Raya. Warga tidak menuntut banyak, hanya minta agar perusahaan melakukan penyiraman poros jalan agar tidak berdebu.

Tak heran jika setiap hari warga desa menutup pintunya rapat-rapat setiap hari, karena debunya menempel dan masuk ke rumah warga. dhs

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Dibuka 5.000 Ha Kebun Sawit

Jumat, 06 Oktober 2006 01:06:08

Kotabaru, BPost
Ribuan warga Kabupaten Kotabaru, terutama di Kecamatan Pamukan Utara, Sungai Durian dan Pamukan Selatan akan menjadi petani plasma pada perkebunan kelapa sawit di daerahnya.

Bupati Kotabaru Drs Sjacrani Mataja telah melakukan pembukaan lahan kebun sawit plasma seluas 5.000 haktera pada tiga kecamatan tersebut.

Kebun sawit plasma di kawasan areal perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) PT Minamas Group seluas 55 ribu hektare di tiga kecamatan tersebut telah resmi menjadi afalis atau penjamin dari program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) kelapa sawit seluas 5.000 hektare yang akan dibuka hingga tahun 2009.

Tahap pertama seluas 500 hektare secara simbolis ditanam oleh Bupati Kotabaru Drs Sjachrani Mataja beserta Muspida Kabupaten Kotabaru di Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara.

Tahap kedua tahun 2007, realisasi program KKPA itu dibuka seluas 1.500 hektare, tahap ketiga 2008 seluas 1.500 hektare dan tahap keempat tahun 2009 seluas 1.500 hektare.

GM KKPA Masjiwa Bahrun mengatakan, tahapan pembukaan perkebunan kelapa sawit itu akan disesuaikan dengan ketersediaan lahan milik warga di tiga kecamatan.

"Kami akan menyesuaikan penanaman kelapa sawit plasma dengan tersedianya lahan warga serta modal yang dapat dicairkan dari bank, agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana, lanjut Bahrun.

"Kami berharap Pemkab Kotabaru bersedia memberikan rekomendasi kepada Bank BRI dan mempercepat izin lokasi serta legalitas koperasi unit desa (KUD) agar program ini dapat berjalan sesuai rencana," katanya.

Bupati Kotabaru usai penanaman perdana mengatakan, pemkab siap memberikan rekomendasi kepada Bank BRI serta mempercepat izin lokasi dan legalitas KUD.

"Saya siap memberikan dukungan apa yang diminta perusahaan afalis, tapi harus diingat program ini untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.ant

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Dari Bambu Besarkan Sembilan Anak

Selasa, 03 Oktober 2006 01:08:53

DENGAN dua kali tebasan batang bambu berwarna hijau yang memanjang itu, putus. Dengan cekatan lelaki yang menebas bambu tadi membersihkannya dari daun dan ranting, kemudian menumpuknya dengan bambu yang telah ia bersihkan.

Sabri, lelaki itu, berpuluh tahun menjadi penebang bambu. Dari hasil penjualan bambu itulah, lelaki setengah abad ini, bisa mengasapi dapur rumah dan menghidupi istri dan sembilan anaknya.

"Kini, lima anak saya sudah berkeluarga, tinggal empat anak saja di rumah yang masih saya biayai, mereka semua masih sekolah," tutur lelaki bertubuh ceking ini.

Selain menjual bambu, warga Desa Halunuk, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini terkadang menanam padi gunung (buyung).

Bambu didapatkan Sabri dari hutan lereng gunung sekitar kawasan Halunuk dan Lumpangi. Sebelum dijual dipotong-potong dulu hingga membentuk re’eng. Setelah dipotong lalu diikat. Satu ikatan terdapat sekitar 20 buah re’eng.

"Seikat harganya antara Rp4.000 sampai Rp4.500,-, biasanya pengumpul datang pakai truk ke sini untuk membelinya kepada kita," ujar Sabri yang ditemui BPost saat asyik memotong-motong bambu yang baru ditebang.

Namun jangan sangka bambu yang ia tebang itu gratis. Sabri membelinya dari seorang warga asli Suku Dayak setempat pemilik tanah.

"Semua lereng gunung yang lebat hutannya ini ada pemiliknya, kami biasa membeli bambu dari pemiliknya, harganya satu kelompok tanaman bambu Rp60 ribuan," ujar Sabri.

Satu kelompok tanaman bambu di lereng gunung jumlahnya sampai 30-an batang. Selain dijual sebagai potongan re’eng, bambu Loksado ini juga dijual mentah tanpa dipotong atau biasa disebut lanting.

Bambu itu ia bawa lewat jeram. Bagi warga yang menggunakan jeram biasanya penjual bambu yang berada di daerah pelosok yang kesulitan infrastruktur jalan darat.

Setelah dialirkan lewat jeram biasanya akan berhenti di daerah Kandangan Hulu, Kecamatan Kandangan Kota. Di daerah inilah dikenal daerah para pengumpul bambu yang siap dijual ke daerah lain di Kalsel dan luar Kalsel. ahmad arya

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Aktivitas HGU Di Luar Areal

Senin, 02 Oktober 2006 00:30:37

Pelaihari, BPost
Seluruh usaha perkebunan di Tanah Laut akan ditertibkan oleh Dinas Perkebunan. Langkah ini menyusul laporan yang menyebutkan terjadinya ketidaksesuaian aktivitas sejumlah usaha perkebunan dari izin lokasi atau hak guna usaha (HGU) yang dimiliki.

Pada 7 Agustus lalu, Dinas Perkebunan mengirim surat ke Dirjen Perkebunan Deptan di Jakarta, meminta izin mengaudit tata letak dan luasan kebun (di Tala). Surat itu ditembuskan ke Sekjen Deptan, bupati, dan Kasdisbun Kalsel.

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/9), Kadisbun Tala Ir A Rachman Said MP mengatakan, penataan ulang kebun sangat penting.

Tujuannya, mengetahui secara jelas kebenaran tata letak dan luasannya. Termasuk penyebarannya di lapangan yang dituangkan ke dalam peta tata ruang kabupaten/provinsi.

"Ada kemungkinan konfirmasi data tata letak, tata batas, dan luasan kebun yang selama ini dilaporkan bisa kecil atau malah lebih luas dari yang ditetapkan," ucap Rachman didampingi Kabid Pengembangan, Ardani Gurdan.

Lebih dari itu, sebut Rachman, keberadaan kebun terkadang bergeser atau tidak sesuai lagi dengan tata letak atau tata batas dari izin lokasi atau HGU yang diberikan. "Perkebunan sering melakukan penyesuaian atau pergeseran dengan kondisi di sana-sini yang dimungkinkan untuk dapat atau mudah dilaksnakan."

Untuk itu diperlukan pengukuran (rekonstruksi) lapangan dengan menggunakan GPS terhadap seluruh aktivitas perkebunan. Tidak hanya terhadap perkebunan besar swasta (PBS), tetapi juga terhadap perkebunan masyarakat/perorangan.

Kapan kegiatan lapangan itu dilakukan? Rachman belum bisa memastikan. "Ini butuh dana yang tidak sedikit. Kami harapkan kegiatan ini ditopang melalui anggaran APBN secara berkelanjutan. Setidaknya 10 ribu hektare per tahun kebun yang bisa kita tata ulang."

Pihaknya juga sedang menunggu saran dari Dirjen Perkebunan terhadap alternatif pembebanan biaya pengukuran terhadap pemilik perkebunan (PBS).

Di Tala, timpal Ardani, tercatat 20 PBS yang sebagian besar berupa kebun sawit dan karet. Sebarannya di Kecamatan Jorong, Kintap, Batu Ampar, Pelaihari, dan Bati-Bati. Total luas arealnya 70-an ribu hektare. roy

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Kebun Labu Kekeringan

Rabu, 27 September 2006 00:19:41

Amuntai, BPost
Para petani di Desa Sungai Durait Hulu dan Tengah Kecamatan Babirik Hulu Sungai Utara mengalami gagal panen akibat kekeringan.

Dari sekitar 500 hektare lahan yang ditanami labu, sebagian besar mengalami gagal panen, begitu juga lahan pertanian berupa tanaman padi yang luasnya 2.000 hektare.

Desa Sungai Durait dikenal sebagai pemasok labu, terong, timun, cabe dan jagung terbesar di pasar HSU dan daerah Kalsel, Kalteng dan Kaltim. Kondisi lahan yang berada di watun satu rawa lebak, membuat mereka tak bisa mengejar musim tanam.

"Seharusnya menanam Juni lalu, tapi waktu itu lahan terendam banjir, setelah lewat bulan itu kami tanam, lahan malah kekeringan," tutur Abdurrahman, petani setempat Selasa (26/9).

Pantauan BPost, sejumlah kebun labu yang masih tersisa seperti milik Yusuf di Sungai Durait Tengah maupun kebun yang dikelola kelompok tani, daunnya mulai menguning buahnya kerdil.

Jasa pelayanan pompa air sebanyak 6 unit bantuan pemerintah yang dikelola UPJA tidak semua bisa diakses petani. Sebagian petani tak mampu membayar biaya operasional.

Akibat gagal panen itu harga labu di pasaran melonjak. Di tingkat petani, labu dengan berat sampai 10 kg Rp15.000/buah. Padahal kalau musim panen harganya Rp5.000-7.500 per/buah. Harga cabe dan tomat juga naik. Cabe rawit Rp35.000/kg dan tomat Rp7.000/kg.

"Meskipun harganya sekarang mahal, kami tetap tak bisa menikmati untung, karena hasilnya sedikit yang bisa dipanen," kata Abdurrahman. han

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Lahan Pemda Untuk Kebun Sawit

Selasa, 19 September 2006 02:36:02

Tanjung, BPost
Lahan milik Pemkab Tabalong di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak yang digunakan PT Topas untuk kebun kelapa sawit dinilai menyalahi aturan. Dewan menganggap, selama ini tak pernah diberitahu soal pinjam pakai lahan tersebut.

Menurut Martun BE anggota DPRD Tabalong, semestinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Tabalong melepas lahan tersebut harus sepengetahuan dewan. Seperti halnya lahan milik Pemkab Tabalong yang digunakan Yayasan Qalbu untuk usaha penggemukan sapi.

"Kalangan LSM saja harus memberitahukan ke dewan soal pinjam pakai lahan untuk usaha penggemukan sapi di Tanjung Puri. Masa Dinas Perkebunan hanya melepas begitu saja lahan milik daerah untuk perkebunan kelapa sawit," ujar Martun.

Sebagai wakil rakyat, Martun menegaskan, sudah saatnya pema menertibkan penggunaan lahan yang menjadi aset daerah. Jangan sampai praktik bagi-bagi lahan milik daerah oleh oknum pejabat dibiarkan begitu saja.

Salah satunya lahan di belakang Dinas Bina Marga dan Pengairan yang rumornya sudah dibagi-bagi oknum pejabat. Padahal lahan tersebut milik pemerintanh daerah.

Terpisah, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Tabalong Ir M Saleh mengatakan, lahan yang dipakai PT Topas hanya 2 hektare di belakang kawasan wisata Tanjung Puri Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak.

Saleh membenarkan kalau peminjaman lahan tanpa sepengetahuan dewan dengan alasan lahan yang dipakai hanya 2 hektare, itupun hanya untuk lokasi pembibitan kelapa sawit, bukan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit.

"PT Topas pinjam lahan untuk pembibitan kelapa sawit, sekitar 11 bulan bibit kelapa sawit langsung dijual. Karena hanya dua hektare, rasanya tidak perlu melaporkannya ke dewan namun bupati sudah kita beri tahu," jelas Saleh. mia

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Lahan Pertanian Kekeringan

Jumat, 15 September 2006 01:14:17

Martapura, BPost
Musim kemarau mengakibatkan lahan-lahan pertanian di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar kekeringan. Para petani pun menjerit karena kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah.

Para petani khawatir kekeringan kali ini menjadikan mereka gagal panen. Apalagi mereka sudah rugi akibat banjir yang terjadi dua bulan lalu.

Bantuan bibit dari pemerintah daerah yang dibagikan pascabanjir, sudah mulai tumbuh. Namun, karena kekeringan yang melanda dikhawatirkan bibit yang baru ditanam itu mati.

Sebagian besar petani mengharapkan bantuan mesin air dari Pemkab Banjar untuk mengambil air dari sungai dan mengalirkannya ke lahan pertanian.

Anggota Komisi IV DPRD Banjar, H Jamhari HS, Rabu (13/9) siang mengatakan, dari kunjungan yang dilakukannya dan dari keluhan yang disampaikan petani secara langsung, saat ini para petani mengeluhkan kekeringan yang melanda di lahan pertanian masing-masing.

"Sementara, perhatian pemerintah daerah tampaknya belum ada. Padahal para petani yang mengeluh kekeringan itu sudah mengalami kerugian pada saat banjir kemarin. Kita tentunya tidak menghendaki para petani kembali menderita," tegasnya.

Kekeringan, katanya, antara lain di lahan pertanian di Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur dan Martapura Barat.

Ia mengharapkan pemkab setempat melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan memperhatikan keluhan itu dengan membantu pengadaan mesin air.

"Saya rasa untuk satu mesin air dengan peralatannya itu sekitar Rp5 juta. Kalau bisa mengadakan sekitar 10 unit mein air dan dipinjamkan secara bergantian kepada kelompok tani kan bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani," ujar anggota dewan dari Partai PKS ini.

Menurutnya, mesin air yang diadakan bukan berarti dibagikan kepada para petani atau kelompok tani. Tapi merupakan aset milik Dinas Pertanian yang dipinjamkan pada saat petani memerlukan di musim kemarau ini.

"Saya mengharap pemkab memikirkan nasib para petani yang kita tahu sudah mengalami gagal panen pada banjir kemarin.

Apakah mereka harus mengalami gagal panen yang kedua dalam setahun ini," tandasnya. ofy

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Pabrik Sawit Dibangun Di Kalteng

Senin, 11 September 2006 00:59:41

Jakarta, BPost
PT Astra Argo Lestari Tbk (AALI) produsen produk kelapa sawit utama di Indonesia akan membangun pabrik tahun depan di Kalimantan Tengah dan Riau senilai 14 juta dolar AS. Pebrik tersebut masing-masing memiliki kapasitas 90 ton tandan buah segar (TBS) per jam.

"Satu pabrik diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 7 juta dolar AS atau Rp65 miliar. Kami berharap dapat membangun tiga pabrik tahun ini, tetapi yang jelas baru dua pabrik yang dapat kami sebutkan," ujar Direktur Keuangan Astra Argo Lestari, Juliani Eliza Syaftari, Jumat (8/9) di Bogor.

Juliani mengatakan, pembangunan pabrik tersebut dimaksudkan untuk mendukung target produksi 2007 yang diperkirakan meningkat 10-15 persen dibanding 2006 yaitu sebanyak 965.000 ton.

Selain itu, tahun depan perseroan juga akan menambah lahan kelapa sawit baru mencapai 17.000 hektar untuk mencapai target penambahan lahan baru sebanyak 140.000 hektar. "Tahun ini, target kami adalah membuka lahan baru sekitar 10.000 hektar dan tahun depan kami perkirakan mencapai 17.000 hektar," ujar Julie.

Untuk mendukung penambahan lahan baru dan pembangunan pabrik tersebut maka tahun depan Astra Agro Lestari akan menganggarkan capital expenditure (capex) atau biaya modal sebesar Rp600 miliar. "Sekitar 80 persen dari capex tersebut akan dibiayai oleh dana internal dan sisanya dari pinjaman," katanya.

Incar Batu Bara

Sementara itu, Direktur Utama PT Astra International Michael --Group PT Astra Argo Lestari Tbk-- D Ruslim mengatakan, PT Astra berencana untuk masuk lagi ke bisnis pertambangan batu bara. Ekspansi ke pertambangan batu bara akan dilakukan melalui perseroan sendiri atau anak usaha Astra, PT United Tractors Tbk (UT).

"Tahun lalu kita sudah canangkan untuk kembali ke mining, dulu kita punya Berau Coal tapi karena restrukturisasi utang UT kita jual, kita akan masuk lagi ke mining," kata Michael D Ruslim, Sabtu (9/9).

Sementara Direktur Keuangan UT Gidion Hasan mengatakan, saat ini perseroan tengah mencari perusahaan pertambangan batu bara yang bisa diakuisisi. Tidak tertutup kemungkinan perseroan akan membuka tambang batu bara baru.

"Karena Astra mungkin kita mencari perusahaan tambang yang size-nya cukup besar atau kita ambil yang kecil-kecil tapi banyak," ujar Gidion.

Kriteria tambang batubara yang diincar Astra adalah tambang dengan kualitas batubara di atas 6 ribu kalori dan lokasi tambang yang tidak terlalu jauh dari pelabuhan.

Ketika ditanya minat Astra membeli KPC dan Arutmin yang saham minoritasnya akan dijual PT Bumi Resources, Gidion mengatakan pihaknya tidak begitu berminat. "Karena kurang jelas," ujarnya.

Saat ini UT bergerak di bidang kontraktor pertambangan dan peralatan pertambangan. Klien utama bisnis kontraktor pertambangan UT melalui anak usahanya PT Pamapersada Nusantara yaitu KPC, Adaro, Indominco, PTBA dan Kideco.dtc/sw

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

1.000 Hektare Karet Diremajakan

Kamis, 07 September 2006 01:34:18

Paringin, BPost - Selama 2006, Pemkab Balangan melakukan peremajaan tanaman karet seluas 1.000 hektare untuk mengganti tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi. dengan membagikan bibit gratis kepada petani karet yang tersebar di seluruh kecamatan.

Berdasarkan data di Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup (KPLh) setempat, tahun 2005 luas areal perkebunan karet yang ada seluas 30.846 hektare.

Tanaman karet yang sudah tua dan rusak seluas 5.708 hektare, sehingga tak menghasilkan lagi, 5.466 hektare di antaranya merupakan tanaman karet muda yang belum menghasilkan (TBM). Sementara tanaman karet yang masih produktif seluas 19.672 hektar.

Dengan kondisi itu, produksi karet di Kabupaten Balangan tahun 2005 sebesar 24.066 ton dengan jumlah petani sebanyak 20.318 kepala keluarga.

Kepala Dinas KPLh Akhmad Effendi mengatakan, program peremajaan terhadap 5.708 tanaman tua yang tak produktif itu dilakukan bertahap, ditargetkan tuntas hingga tahun 2010.

Disebutkan, sektor perkebunan karet merupakan pendapatan utama warga, selain pertanian padi.

Dalam kondisi normal (tidak kekeringan), satu hektare lahan menghasilkan 30 kilogram karet alam per hari. Pendapatan petani mencapai Rp150.000 per hari.

Namun di musim kemarau ini produksi karetnya menurun menjadi 18-19 kg per hari, sehingga pendapatan petani pun berkurang.

Di Balangan, areal perkebunan karet tersebar di seluruh kecamatan. Namun yang terluas di Kecamatan Awayan yang mencapai 10.007 hektare. han

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Koperasi Akan Kelola Sawit

Kamis, 07 September 2006 01:59:34

Banjarmasin, BPost, Guna merehabilitasi lahan tandus 1.000 hektare di desa transmigrasi Sabuhur, Pelaihari, Tanah Laut, masyarakat setempat melalui Koperasi Merantih Jaya mengusulkan penggunaan sebagian lahan untuk perkebunan sawit.

Indra Muchlis, Manager Operasional Koperasi Merantih Jaya kepada BPost kemarin mengatakan, rencana tersebut telah disetujui Kepala Desa Sabuhur. Saat ini telah terkumpul sebanyak 250 sertifikat atas lahan yang akan digunakan yang dikumpulkan secara sukarela oleh warga.

Menurut Indra rencana tersebut sudah dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkop) Kabupaten Tanah Laut (Tala). Bahkan kemarin ia dan seorang rekannya berkonsultasi dengan Asisten I Pemprov Kalsel, Fitri Rifani untuk mendapatkan dukungan.

Namun setelah BPost mengkonfirmasi balik, Fitri mengatakan Pemprov belum bisa memberikan tanggapan. Karena itu Indra dan kawan-kawan diminta mengurus rekomendasi dari sejumlah dinas seperti Transmigrasi, Koperasi dan Perkebunan di kabupaten setempat terlebih dahulu.

Dijelaskan Indra, rencananya lahan 1.000 hektare itu dibagi dua. Sekitar 500 hektare akan digarap sebagai kebun sawit oleh warga transmigran di Desa Baulin Sabuhur, sisanya diserahkan ke pemerintah untuk dijadikan lahan transmigran baru bagi korban bencana gempa di Jogyakarta.

Sementara itu Bupati Tanah Laut, Adriansyah atau biasa disapa Aad mengakui pihaknya sangat mendukung keberadaan perkebunan sawit. Kendati demikian ia meminta agar rencana masyarakat Sabuhur melalui Koperasi Merantih Jaya dapat dimatangkan dulu sebelum berkonsultasi ke Pemprov.nda

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Keluhkan Debu Sawit

Sabtu, 07 Oktober 2006 00:55:51

KOTABARU - Warga Dusun Binturung, Desa Bakau Pamukan Utara mengeluhkan debu jalanan yang ditimbulkan truk angkutan sawit ketika melintas kawasan poros jalan.

Debu poros jalan sawit itu mengganggu kesehatan warga terutama di musim kemarau. Pihaknya sudah beberapa kali melaporkan masalah itu ke perusahaan sawit, namun sampai sekarang tak ada tanggapan, kata Riyono, warga setempat.

Disebutkan, perusahaan kelapa sawit yang melintasi jalan desa itu adalah PT Minamas, PT Laguna dan PT Alam Raya. Warga tidak menuntut banyak, hanya minta agar perusahaan melakukan penyiraman poros jalan agar tidak berdebu.

Tak heran jika setiap hari warga desa menutup pintunya rapat-rapat setiap hari, karena debunya menempel dan masuk ke rumah warga. dhs